Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Nah, seperti apa fakta-fakta kasus suap Haryadi Suyuti ini?
Penangkapan Haryadi Suyuti itu berlangsung pada Kamis, 2 Juni 2022. Penangkapan berdasarkan pada kasus dugaan suap. Simak uraian fakta kasus suap Haryadi Suyuti di bawah ini.
1. Baru Saja Melepas Masa Jabatan
Haryadi Suyuti menjabat sebagai wali kota Yogyakarta selama dua periode berturut-turut. Partai pendukung Haryadi Suyuti pada masa pilkada keduanya adalah partai Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat.
Haryadi Suyuti baru saja melepas masa jabatan sebagai Wali Kota Yogyakarta selama dua periodenya ketika dikabarkan ditangkap oleh KPK. Haryadi Suyuti melepas masa jabatan sebagai wali kota secara resmi pada 22 Mei 2022.
2. Ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Haryadi Suyuti ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas walikota. Haryadi datang ke rumah dinas wali kota, Jalan Timoho pada sore hari, kemudian dipindahkan ke mobil bertuliskan Brimob Polda DIY.
3. Terima Suap Izin Apartemen
Haryadi Suyuti ditangkap atas dugaan terima suap izin pembangunan apartemen Royal Kedaton di Yogyakarta. Target pembangunan berlokasi di Jalan Kemetiran Lor, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen atau sekitar 500 meter di barat Jalan Malioboro Yogyakarta.
Baca Juga: Haryadi Suyuti Tersangka, Warga Akui Banyak Kejanggalan Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton
Biasanya kawasan ini dijadikan warga setempat sebagai lapangan parkir pengunjung atau wisatawan yang hendak ke Malioboro. Rencananya, lahan tersebut akan jadi lokasi pembangunan apartemen setinggi 40 meter dengan 14 lantai. Diduga suap yang diterima oleh Haryadi Suyuti dengan tujuan untuk menerbitkan surat IMB (Izin Mendirikan Bagunan).
Suap dalam bentuk uang tunai pecahan rupiah dan uang asing diterima melalui Sekretaris Pribadi, Triyanto Budi Yuwono. Orang kepercayaan dikirim oleh PT SA Tbk (Summarecon Agung), bertemu dengan sekretaris pribadi, dan orang tersebut menyerahkan 'titipan' PT. SA Tbk kepada Haryadi Suyuti.
KPK saat ini mengamankan sejumlah pihak yang diduga kuat melakukan pemberian dan menerima sejumlah uang. Transaksi suap dilakukan dalam bentuk uang tunai dan pecahan uang asing. Suap diberikan oleh Vice President Real Estate PT SA Tbk, Oon Nusihono.
Berikut daftar orang-orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus perannya dalam kasus suap ini.
Pemberi suap: Oon Nusihono Vice Presiden Real Estate PT. SA Tbk.
Penerima suap:
- Haryadi Suyuti wali kota Yogyakarta, periode 2017-2022
- . Nurwidhihartana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta
- 3. Triyanto Budi Yuwono, Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti.
Demikian itu informasi yang didapatkan dari mengumpulkan fakta kasus suap Haryadi Suyuti. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda.
Kontributor : Mutaya Saroh
Berita Terkait
-
Haryadi Suyuti Tersangka, Warga Akui Banyak Kejanggalan Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton
-
Penuhi Nazar Haryadi Suyuti Dicokok KPK, Dodok Jogja Cukur Gundul
-
Melihat Lokasi Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang Libatkan Haryadi Suyuti, Rencana Dibangun 14 Lantai
-
Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Ditahan KPK
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji