Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa seluruh negara perlu memformalkan pembentukan dana darurat persiapan pandemi agar ketika terjadi wabah penyakit sumber daya global sudah siap.
Hal ini dikatakan Budi saat pertemuan Kelompok Kerja Bidang Kesehatan G20 kedua pada 6 Juni 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
“Kita mau memformalkan pembentukan persiapan dana pandemi. Jadi kalau ada pandemi lagi di ke depannya harus ada cadangan dananya,” kata Budi, Senin (6/6/2022).
Dia menyebut dana cadangan ini digunakan untuk mengakses obat-obatan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu terjadi pandemi lagi, termasuk untuk vaksin, dan alat tes diagnostik.
“Dana untuk pandemi selanjutnya itu sudah terbentuk, mudah-mudahan nanti September bisa formal itu nanti ada di bawah World Bank,” ucapnya.
Nantinya, lanjut Budi, penggunaan dana tersebut akan mengacu pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mengerti kondisi kesehatan global dan negara prioritas mena saja yang memerlukan pendanaan.
Dia juga mengusulkan untuk merangkul institusi-institusi dunia yang sebelumnya sudah sukses melakukan pendistribusian seperti vaksin.
“Di pandemi sebelumnya banyak organisasi-organisasi dunia seperti di antaranya Global Fund, UNICEF, COVAX yang menguruskan distribusi vaksin ke seluruh dunia secara informal. Nah itu yang harus diformalkan,” ucap Budi.
“Sehingga nanti ketika ada pandemi mereka sudah tahu bagaimana cara mendistribusikannya dan siapa yang dikasih duluan, negara-negara mana yang perlu dikasih duluan,” sambung Budi.
Baca Juga: Hebat! Ada Robot Asisten untuk Dampingi Lansia
Budi mengungkapkan dana yang terkumpul sekarang sekitar 1 miliar USD, dan Indonesia telah menyumbang 50 juta USD. Ditargetkan dana terkumpul sebanyak 15 miliar USD sampai 20 miliar USD. Pendistribusiannya bisa melalui jalur organisasi dunia seperti GAVI dan UNICEF.
Dalam pelaksanaanya, WHO bisa menggandeng organisasi lain seperti GAVI, UNICEF, dan Global Fund dalam mendistribusikan dana tersebut.
Berita Terkait
-
Ilmuwan: Bayi yang Lahir Selama Masa Pandemi Covid-19 Alami Dampak pada Perkembangannya
-
Diundang Jokowi Langsung, PM Australia Pastikan Hadiri KTT G20 di Bali
-
Ini Masalah Gigi Paling Banyak Dialami Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19
-
Kepala Daerah Terpilih Lagi Meski Gagal Urus Pandemi, Kemendagri Soroti Kecerdasan Masyarakat
-
Tingkatkan Layanan Kesehatan Mental Terhadap Remaja di Masa Pandemi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi