Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengusulkan agar wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang ternak ditetapkan sebagai pandemi.
Muzani mengatakan, dengan ditetapkannya wabah PMK sebagai pandemi maka pemerintah akan lebih serius dalam penanganan PMK karena sudah masuk dalam situasi darurat.
"Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).
Dia juga meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK demi menyelamatkan para peternak dari kerugian yang lebih besar.
"Dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK," ucapnya.
Menurutnya, wabah PMK ini telah merugikan para peternak rakyat karena ratusan sapi mereka mati dan masih banyak lagi yang terjangkit namun tidak tertangani.
"Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," sambungnya.
Sekjen Gerindra itu mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.
Kebutuhan akan daging hewan ternak yang besar saat Hari Raya Idul Adha harus diantisipasi, semua sapi, kerbau, dan kambing harus dipastikan sehat dan bebas PMK.
"Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK. Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK. Termasuk penyemprotan kandang secara masal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalirsir," tuturnya.
Ia mengatakan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran.
"Kami juga mendorong agar dilakukan refocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK," ujar Muzani.
Berita Terkait
-
Terdampak Penyakit Mulut dan Kuku, 15 Ekor Anak Sapi Mati
-
Siapa M Taufik? Ini Sosok Eks Wakil Ketua DPRD Jakarta yang Dipecat Gerindra
-
Prabowo Kalah Jadi Salah Satu Alasan Dipecat dari Gerindra, M Taufik: Mengada-ngada Argumennya
-
Dipecat Gerindra Karena Gagal Bawa Prabowo Jadi Presiden, Taufik: Masa Cuman Saya Doang?
-
Ciri-Ciri Ternak Terkena PMK, Perhatikan Kuku dan Mulut!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar