Suara.com - Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani minta pada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terkait adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Idul Adha. Muzani menyebut akalu wabah ini sudah merugikan para peternak.
"Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).
"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK," Muzani menambahkan.
Ia kemudian mengusulkan agar PMK diumumkan menjadi pandemi. Ini bertujuan agar pemerintah atau kementerian terkait agar lebih fokus melakukan penanganan.
Sekjen Gerindra itu mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.
Menurutnya, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harus sehat dan bebas PMK.
"Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban," katanya.
Kemudian Muzani juga mengusulkan agar pemerintah bisa mengganti kerugian petani yang hewan ternaknya kena PMK
"Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK," jelas dia.
Baca Juga: Siapa M Taufik? Ini Sosok Eks Wakil Ketua DPRD Jakarta yang Dipecat Gerindra
Untuk pencegahan penularan, pemerintah juga diminta untuk melakukan penyemprotan pada kandang secars masal. Ini bertujuan agar kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalirsir.
Ia mengatakan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran. Mengingat, kata dia, penanganan masalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat.
Pasalnya, ia mengatakan, masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.
"Itu sebabnya Fraksi Gerindra berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karena penyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi. Kami juga mendorong agar dilakukan refocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Peternak Rugi Besar, Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Tetapkan Wabah PMK Sebagai Pandemi
-
Terdampak Penyakit Mulut dan Kuku, 15 Ekor Anak Sapi Mati
-
Siapa M Taufik? Ini Sosok Eks Wakil Ketua DPRD Jakarta yang Dipecat Gerindra
-
Prabowo Kalah Jadi Salah Satu Alasan Dipecat dari Gerindra, M Taufik: Mengada-ngada Argumennya
-
Dipecat Gerindra Karena Gagal Bawa Prabowo Jadi Presiden, Taufik: Masa Cuman Saya Doang?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan