Suara.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, membeberkan sejumlah figur yang dianggap menjadi penentu atau king maker di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejumlah nama disebut oleh Hanta di antaranya Presiden Joko Widodo hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Hanta mengatakan berdasarkan analisisnya, Jokowi dinilai akan menjadi king maker untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP. Hal itu dinilai dari kedekatan tiga parpol tersebut dengan Jokowi.
Ia menilai tiga parpol tersebut kekinian paling bisa dikontrol oleh Jokowi.
"Saya bicara analisis king maker. KIB itu king makernya potensi besarnya adalah pak Jokowi di belakangnya. Karena Kita tahu Golkar, PAN, dan PPP adalah partai-partai yang cukup dekat pada pak Jokowi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain," kata Hanta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2022).
Kemudian, Hanta menyebut nama Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputeri yang dianggap masih akan menjadi quen maker atau penentu di Pilpres 2024 dari PDIP.
Lalu menariknya, ia kemudian menyebut nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan menjadi penentu di Pilpres 2024.
"Satu lagi siapa king makernya? yang berpotensi menjadi king maker di sini adalah yang kemarin bertemu baru 3 ini, yaktu pak SBY, Surya Paloh, dan JK. Jk adalah orang dekatnya Anies Baswedan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hanta menyampaikan, para king maker tersebut akan menentukan jumlah poros koalisi dan kandidat yang akan muncul di Pilpres 2024.
"Ini mungkin ada 3 poros kalau dari nama tadi, misalnua betul-betul terjalin, meskipun ini bisa berubah Gerindra dan PDIP misalnya terjalin koalisinya bener-bener jadi Prabowo-Puan, maka kemungkinan Ganjar akan masuk dari KIB," tandasnya.
Baca Juga: Dibonceng Jokowi, Begini Gaya Iriana Saat Naik Motor Listrik di Kampung Mola
Berita Terkait
-
Jokowi Kenalkan Mobil Resmi Buat KTT G20, Roy Suryo Bahas Tugas Sales dan Presiden
-
CEK FAKTA: Prabowo Dikabarkan Terdepak dari Istana dan Jokowi Langsung Bacakan SK Pemberhentian, Benarkah?
-
Dibonceng Jokowi, Begini Gaya Iriana Saat Naik Motor Listrik di Kampung Mola
-
NasDem Dinilai Akan Rugi Jika Gabung Koalisi PKS-PKB, Gegara yang Diusung Cak Imin - Salim Segaf
-
Gara-Gara Hendak Ambil Kaus Gratis yang Dibagikan Presiden, Warga Nyaris Tertabrak Mobil Iring-iringan Jokowi di Jalan
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam