Suara.com - Kementerian Kesehatan menyebut kasus varian baru omicron membuat kasus COVID-19 di beberapa negara naik. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril.
Varian itu adalah subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5.
Laporan dari Global Initiative on Sharing ALL Influenza Data (GISAID) terdapat laporan 6.903 sekuens subvarian BA.4 dari 58 negara.
Lima negara dengan squencing terbanyak, yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Denmark dan Israel.
"Kenaikan kasus di beberapa negara dikaitkan dengan adanya atau meningkatkan kasus BA.4 dan BA.5," ujar Syahril dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.
Sementara subvarian BA.5 sebanyak 8.687 sekuens dari 63 negara. Lima negara dengan squencing BA.5 terbanyak adalah Amerika Serikat, Portugal, Jerman, Inggris dan Afrika Selatan.
"Dari laporan itu disampaikan bahwa transmisi BA.4 maupun BA.5 memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibanding dengan omicron sebelumnya. Namun tingkat keparahannya tidak ada indikasi kesakitan lebih parah," tuturnya.
Kendati demikian, Syahril meminta masyarakat untuk tetap waspada mengingat subvarian baru Omicron itu memiliki kemampuan untuk menurunkan terapi antibodi monoklonal serta mampu untuk menghindar atau lolos dari kekebalan yang sudah ada pada seseorang, baik dari vaksinasi atau secara alamiah.
"Yang mungkin perlu kita waspadai, yaitu immune escape, artinya dia menghindar dari imunitas seseorang," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan menjadi upaya pertama, disamping vaksinasi, tentu saja kita tidak ingin ada lonjakan kasus lagi seperti varian Delta maupun Omicron sebelumnya," tuturnya.
Ia menambahkan, adanya pelonggaran memakai masker di luar ruangan terbuka akan dievaluasi apabila ada peningkatan kasus karena subvarian baru itu.
"Tentu saja kita tidak ingin lonjakan kasus lagi. Protokol kesehatan adalah kewajiban kita, juga bagi mereka yang sakit dan ada komorbid diwajibkan masker," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Terjebak Kerusuhan di Nepal, 3 Dosen Poltekkes Selamat Tiba di Indonesia
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Megathrust di Sumatra Barat? Kementerian Kesehatan Lakukan Hal Ini
-
Alarm Kemenkes! KLB Campak Ancam Radang Otak, Orang Tua Diminta Segera Lakukan Ini...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'