Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mewanti-wanti kepada para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi agar tetap fokus pada portofolionya. Bukan justru asyik berkampnye demi kepentingan Pemilu 2024.
"Semua menteri mesti fokus urus portofolionya. Jangan sibuk kampanye," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).
Mardani mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal perombakan kabinet yang dilakukan presiden lantaran hal itu menjadi hak prerogratif.
Namun ia menekankan sejumlah hal, di antarannya dengan dilantiknya amunisi baru pembantu presiden harus bisa memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok harus terkendali.
"Monggo reshuffle hak Presiden. Tapi pastikan harga-harga barang, termasuk minyak goreng kembali turun," katanya.
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi manajemen. Hal itu harus dilakukan untuk agar pengawasan selalu dilakukan terhadap target pemerintah itu sendiri.
"Kedua, perlu evaluasi manajemen Pemerintahan. Misal monitoring yang ketat pada target dan kinerja kementerian," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu meminta dengan adanya perombakan kabinet ini negara harus betul-betul hadir dalam berbagai lini dari mulai politik hingga sosial budaya.
"Ketiga, semua mesti berujung pada hadirnya negara baik di bidang ekonomi, politikdan sosial budaya," imbuh dia.
Baca Juga: 25 Menteri yang Belum Pernah Kena Reshuffle, Masih Dipercaya Jokowi?
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat, satu, saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan kutipan Keppres yang ditetapkan pada Selasa, 15 Juni.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Berita Terkait
-
25 Menteri yang Belum Pernah Kena Reshuffle, Masih Dipercaya Jokowi?
-
Muncul Deklarasi PKB Merah Tolak Koalisi dengan PKS, Ini Sikap DPC PKB Solo
-
2 Menteri Baru Tak Sesuai Latar Belakang Pengalaman, Pengamat: Itu Style Jokowi
-
Menteri-menterinya Selamat dari Reshuffle, NasDem: Alhamdulillah karena Berprestasi
-
Dicopot Jokowi, Kekayaan Surya Tjandra Naik Hampir Rp 1 M Selama Jadi Wamen ATR!
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
Jelang May Day 2026, KSPI Umumkan Aksi Besar 16 April hingga 1 Mei
-
Redam Ketegangan, Presiden Korsel Lee Jae Myung Sampaikan Penyesalan kepada Korea Utara
-
Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?
-
Konflik Timur Tengah Berpotensi Picu Krisis Pupuk, Ketahanan Pangan Terancam?
-
Wabah Campak Mematikan di Bangladesh: 130 Anak Tewas, Ribuan Terinfeksi dalam Waktu Singkat
-
KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul
-
Driver Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Pelaku Positif Sabu
-
Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC