Suara.com - Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin cukup disayangkan oleh sejumlah pihak. Terutama soal pengangkatan politisi PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN yang dinilai kurang mumpuni.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, bahwa Raja Juli sangat jelas bukan lah orang tepat menduduki jabatan Wamen ATR/BPN. Menurutnya, Raja Juli hanya jadi bahan lelucon para mafia tanah.
"Wamen Raja Juli jelas sekali bukan orang yang tepat, ditunjukkan kader PSI itu hanya akan jadi bahan tertawaan para mafia yang jauh lebih disegani dibanding dirinya," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (16/6/2022).
Ia mengatakan, penunjukkan wakil menteri baru oleh Jokowi nuansa keterpaksakan sangat dirasakan. Hal itu pula yang akhirnya mengabaikan keahlian dalam pertimbangan memilih figur wakil menteri.
"Sekurangnya dari penunjukan para Wamen, nuansa dipaksakan terasa, sehingga mengabaikan kepakaran dari masing-masing yang ditunjuk. Negara ini hanya akan menjadi ladang pencari kerja jika tradisi akomodasi politik diteruskan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, memang tidak ada reshuffle yang akan memuaskan publik. Pasalnya reshuffle dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.
"Hanya soal antrian pada tokoh atau Parpol kontributor pemenangan di Pilpres sebelumnya, itu hal yang perlu dipahami agar publik tidak kecewa," tandasnya.
Reshuffle
Presiden Jokowi sebelumnya resmi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga: Wanti-wanti PKS Ke Menteri Dan Wamen Baru: Jangan Sibuk Kampanye!
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat, satu, saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan kutipan Keppres yang ditetapkan pada Selasa, 15 Juni.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan