Suara.com - Pemerintah menyalurkan BSU subsidi gaji senilai Rp 1 juta pada tahun 2021 lalu langsung ke rekening karyawan yang terdata di bank Himbara yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BNI. Kemnaker bahkan membuatkan rekening bank Himbara secara kolektif bagi para pekerja penerima BSU yang belum memilikinya. Kenapa tenaga kesehatan tidak dapat BSU?
Berkaitan dengan penyaluran BSU 2022, kenapa tenaga kesehatan tidak dapat BSU 2022? Mengingat pekerja di bidang kesehatan pada 2021 tidak mendapatkan BLT subsidi gaji. Pertanyaan ini memang masih banyak dilontarkan oleh sejumlah pihak.
Sebenarnya, tidak hanya Pekerja di bidang kesehatan saja yang tidak dapat BSU. Namun, pekerja di bidang pendidikan juga tidak mendapatkan BSU juga. Pekerja di bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak menjadi penerima BLT subsidi gaji merupakan syarat dan kriteria BSU 2021.
Saat itu, pekerja pada kedua bidang tersebut tidak menjadi prioritas. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan BSU subsidi gaji diberikan pada pekerja swasta di bidang usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa.
Sedangkan, untuk BSU 2022 ini pemerintah belum menetapkan pekerja di bidang apa saja yang menjadi prioritas dan yang bukan prioritas. Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa pihaknya masih mematangkan skema hingga syarat dan kriteria pekerja yang akan diberi BLT subsidi gaji Rp1 juta tahun ini.
Siapa saja yang berhak mendapatkan BSU 2022?
Untuk sementara ini, ciri-ciri pekerja yang akan menerima BSU 2022 yaitu pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Ciri selanjutnya adalah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pasalnya, Kemnaker menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan data calon penerima BSU subsidi gaji Rp1 juta. Jika merujuk aturan BSU 2021, ada beragam syarat dan kriteria pekerja yang bisa memperoleh BSU, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Pekerja berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Baca Juga: Cara Cek Penerima BSU Ketenagakerjaan atau BLT Gaji Rp 1 Juta Tahun 2022
2. Pekerja adalah penerima upah atau gaji.
3. Menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
4. Bergaji di bawah Rp3,5 juta sesuai yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bagi karyawan di wilayah UMP/UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batasan gaji adalah sesuai UMP/UMK yang dibulatkan seratus ribuan.
5. Bukan penerima BLT UMKM atau Banpres BPUM, Kartu Prakerja, maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Bukan merupakan ASN, TNI, Polri, maupun pejabat negara.
BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan disalurkan kepada para pekerja atau buruh bernilai Rp 1 juta merupakan bantuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
Namun sayangnya, pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan kemungkinan tidak bisa mendapatkannya seperti saat penyaluran BSU tahun lalu.
Itulah penjelasan kenapa tenaga kesehatan tidak dapat BSU. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
Cara Cek Penerima BSU Ketenagakerjaan atau BLT Gaji Rp 1 Juta Tahun 2022
-
Ini Syarat Penerima BSU 2022, Cek Dulu Agar BLT Gaji Rp 1 juta Langsung Cair!
-
Pemerataan Tenaga Kesehatan Kunci Pelayanan Kesehatan yang Optimal di Daerah
-
Bantu Nakes dan Masyarakat Dapatkan Informasi Kesehatan, Pfizer Luncurkan 2 Layanan Digital Baru
-
Viral Oknum Nakes Diduga Bikin Konten TikTok di Dekat Pasien Jelang Operasi, Jadi Perdebatan Publik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu