Suara.com - Pemilihan umum 2024 bukan hanya sekadar menang atau kalahnya pasangan calon dan partai politik, namun harus lebih menekankan pembelajaran positif bagi masyarakat, kata peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro.
"Kita sudah punya pengalaman lima kali pemilu, namun yang belum kita belajar adalah bagaimana agar pemilu serentak bisa memberikan pembelajaran positif bukan negatif bagi masyarakat," katanya di Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, katanya, berbagai dampak buruk pemilu 2019 harus diantisipasi penyelenggara dan peserta agar tidak terulang kembali pada pemilu 2024.
Siti berpandangan bahwa sebenarnya yang diinginkan masyarakat adalah nol persen tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.
Tujuannya, kata dia, pasangan calon yang muncul lebih variatif dan sesuai dengan kemajemukan aspirasi masyarakat Indonesia. Meskipun pada akhirnya tetap mengerucut menjadi dua pasangan calon, namun paling tidak aspirasi dan kepentingan publik sudah terkanalisasi.
Oleh karena itu, ia mengingatkan partai politik yang sudah dan akan membentuk koalisi dalam menghadapi pemilu 2024 harus betul-betul menjadikan pemilu sebagai pembelajaran positif bagi masyarakat dan bukan hanya sebatas menang atau kalah.
Ia menambahkan belakangan para elite partai mulai rajin menampilkan silaturahmi politik kepada publik. Dari beberapa pertemuan ketua umum partai, Siti menyakini ada sebuah gagasan besar yang dibahas.
"Tidak ada alasan kecuali memang bagaimana membangun koalisi untuk pemilu 2024," kata dia. [Antara]
Baca Juga: Ketua Umum PPP Diminta Tidak Salah Langkah Jelang Pilpres 2024
Berita Terkait
-
Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan
-
Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa