Suara.com - Pemilihan umum 2024 bukan hanya sekadar menang atau kalahnya pasangan calon dan partai politik, namun harus lebih menekankan pembelajaran positif bagi masyarakat, kata peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro.
"Kita sudah punya pengalaman lima kali pemilu, namun yang belum kita belajar adalah bagaimana agar pemilu serentak bisa memberikan pembelajaran positif bukan negatif bagi masyarakat," katanya di Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, katanya, berbagai dampak buruk pemilu 2019 harus diantisipasi penyelenggara dan peserta agar tidak terulang kembali pada pemilu 2024.
Siti berpandangan bahwa sebenarnya yang diinginkan masyarakat adalah nol persen tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.
Tujuannya, kata dia, pasangan calon yang muncul lebih variatif dan sesuai dengan kemajemukan aspirasi masyarakat Indonesia. Meskipun pada akhirnya tetap mengerucut menjadi dua pasangan calon, namun paling tidak aspirasi dan kepentingan publik sudah terkanalisasi.
Oleh karena itu, ia mengingatkan partai politik yang sudah dan akan membentuk koalisi dalam menghadapi pemilu 2024 harus betul-betul menjadikan pemilu sebagai pembelajaran positif bagi masyarakat dan bukan hanya sebatas menang atau kalah.
Ia menambahkan belakangan para elite partai mulai rajin menampilkan silaturahmi politik kepada publik. Dari beberapa pertemuan ketua umum partai, Siti menyakini ada sebuah gagasan besar yang dibahas.
"Tidak ada alasan kecuali memang bagaimana membangun koalisi untuk pemilu 2024," kata dia. [Antara]
Baca Juga: Ketua Umum PPP Diminta Tidak Salah Langkah Jelang Pilpres 2024
Berita Terkait
-
Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan
-
Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim