Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengapresiasi rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia sebagai bukti Indonesia mendorong perdamaian dunia.
"Sebagai Ketua Komisi I DPR RI, saya menganggap tepat rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presidensi (Keketuaan) G2o dan anggota the Champion Group of the United Nations’ Global Crisis Response Group (GCRG) ke Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia, akhir bulan Juni 2022," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).
Dia menilai rencana pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta Presiden Rusia Vladimir Putin, merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan dan dorongan untuk perdamaian.
Selain itu, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo sejalan dengan hasil-hasil rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengintensifkan diplomasi pada tingkat tertinggi dalam mencari solusi atas konflik Rusia-Ukraina.
"Saya melihat ini juga sebagai sinergitas pemerintah dan parlemen dalam menentukan posisi Indonesia dalam diplomasi global khususnya terkait konflik Rusia-Ukraina," kata Politisi perempuan Partai Golkar itu.
Meutya berpandangan kunjungan Presiden Joko Widodo di tengah masa sulit ini mencerminkan politik luar negeri (polugri) RI yang bebas aktif dalam ikut berkontribusi terhadap pencarian solusi damai atas konflik Rusia-Ukraina.
"Kunjungan ini juga mencerminkan posisi dasar Indonesia yang imparsial dan mengedepankan dialog dan perundingan dalam penyelesaian sengketa ketimbang jalur militer dan peperangan," jelasnya.
Mantan jurnalis yang pernah meliput di daerah-daerah konflik itu berharap Indonesia dapat mendorong semua pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan.
"Saya juga berharap Indonesia dapat memastikan koridor kemanusiaan tetap dibuka di wilayah perang Rusia-Ukraina," katanya. (Sumber: Antara)
Baca Juga: Jokowi Bilang Banyak Negara Ekonominya Ambruk, Ini 6 Daftarnya Menurut Bank Dunia
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Banyak Negara Ekonominya Ambruk, Ini 6 Daftarnya Menurut Bank Dunia
-
Terpopuler: Refly Harun Soal Kemarahan Megawati Soekarnoputri, Nama Ridwan Kamil Sempat Muncul di Rakernas NasDem
-
Bobby Nasution Puji Kahiyang Ayu Makin Cantik, Kaesang Malah Bilang Begini
-
Viral Momen Jokowi Saat Bertemu Megawati, Ade Armando: Tidak Pantaslah Presiden Diberi Kursi Semacam Itu
-
Di Depan Jokowi, Isran Noor Sapa Puan Maharani: Yang Saya Muliakan, Calon Presiden Republik Indonesia
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut