Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar kekinian tak mau banyak berkomentar menanggapi soal sindiran putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zaanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid.
Menurutnya, soal hal sudah berlalu biar kan berlalu dan tak perlu kembali dibahas.
"Itu masa lalu lah, enggak perlu dibahas," kata Cak Imin ditemui wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (25/6/2022).
Cak Imin mengatakan, ada hal yang jauh lebih penting yang harus dilakukannya kekinian. Terlebih Pemilu 2024 semakin dekat.
"Yang penting, mendekati rakyat, rebut suara sebanyak-sebanyaknya menangkan pemilu," tuturnya.
Lebih lanjut, saat disinggung kembali soal kritikan-kritikan yang disampaikan Yenny, Wakil Ketua DPR RI tersebut menegaskan kembali enggan menanggapi.
"Itu masa lalu semua, enggak perlu dibahas. Yang penting kedepan lebih baik," tandasnya.
Untuk diketahui, hubungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan Putri Gus Dur Yenny Wahid kian memanas.
Diketahui, Yenny Wahid beberapa kali mengkritik kepemimpinan Cak Imin. Putri Gus Dur itu menyoroti langkah Cak Imin yang ngotot mencalonkan diri menjadi presiden.
Baca Juga: Gus Dur, Tokoh Pembela Kaum Minoritas dalam Buku Bapak Tionghoa Indonesia
Terlebih saat ini Cak Imin semakin getol mengikuti Pilpres 2024 dengan manuver-manuver politiknya.
Selain itu Yenny juga pernah menyoroti sikap Cak Imin yang dinilainya berseberangan dengan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.
Melihat hal itu Cak Imin pun menyerang balik putri Gus Dur tersebut. Ia menyebut Yenny Wahid bukan bagian dari PKB.
"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," tulis Cak Imin di akun twitternya @cakimiNOW yang dikutip Kamis (23/6/2022).
Politis PKB yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI itu meminta Yenny Wahid tidak ikut campur di partai yang ia pimpin.
"Jadi ngapain ikut - ikut ngatur PKB, hidupin aja partemu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," tulisnya.
Berita Terkait
-
Holywings Promo Minuman Beralkohol untuk Muhammad dan Maria, Cak Imin: Ini Kebablasan
-
Gus Dur, Tokoh Pembela Kaum Minoritas dalam Buku Bapak Tionghoa Indonesia
-
Profil Yenny Wahid, Kembali Berseteru Dengan Cak Imin soal Kepemilikan PKB
-
Siapa Saja 4 Putri Gus Dur? Dari Politisi, Aktivis, hingga Seniman
-
Sejarah Berdirinya PKB: Didirikan Gus Dur Kini Dipegang Cak Imin
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check