Suara.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menganggap industri kreatif adalah sektor yang penting untuk dimajukan. Bahkan, para pelaku kreatif dianggapnya bisa menjadi kunci kebangkitan ekonomi setelah terpuruk karena pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Sandiaga saat acara Kelana Nusantara di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (25/6/2022). Ia menilai perlu adanya inovasi serta kolaborasi, antara tiap stakeholder di daerah untuk mendorong kemajuan industri kreatif.
"Setiap kabupaten/kota nantinya akan menyepakati subsektor ekonomi kreatif unggulan daerahnya, dan kemudian saling berjejaring dengan kabupaten/kota lainnya", ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/6/2022).
“Pariwisata kembali menggeliat, pelaku kreatif juga semakin terbuka pasarnya, ekonomi masyarakat dapat terus bergerak," tambahnya menjelaskan.
Sandiaga juga menyebut semangat dan antusiasme dari para pelaku ekonomi kreatif terhadap kegiatan Kelana Nusantara cukup tinggi. Hal ini disebutnya menunjukkan kebangkitan perekonomian sudah di depan mata dengan lapangan kerja yang semakin banyak.
Kota Mataram juga telah dilaksanakan Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Pelaku Ekraf di tahun 2021. Lalu, pelaksanaan uji petik di Kota Mataram pada bulan Maret tahun 2022 dengan hasil kuliner ditetapkan sebagai subsektor unggulan daerah.
Kemenparekraf kata Sandiaga Uno mengapresiasi partisipasi dari Pemerintah Daerah serta para pelaku ekraf dan aktor ABCGM lainnya yang telah berkolaborasi untuk mengembangkan kreatifitasnya.
Program ini disebutnya menggunakan pendekatan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, sekaligus sebagai upaya untuk menghidupkan kembali semangat berkarya yang sempat redup dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19.
“Kita harus bergegas selesaikan tugas dan kita harus bergerak, bergerak, dan bergerak bangkit untuk menyesuaikan diri, terus aktif, berbagi inovasi bagi para entrepreneur untuk bisa terus membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Ungkap Keunggulan Desa Wisata, Makin Populer di Tengah Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Relawan Sebut Sandiaga Uno Layak Jadi Presiden
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Tanda Tangani Kontrak untuk Memimpin Jakarta dengan Syariat Islam?
-
Momen Haru Sandiaga Uno Bantu Nenek dengan Memberi Modal di Serdang Bedagai
-
Tingkatkan Skill Emak-emak dan Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Dapat Dukungan dari Warga di Jaktim
-
Sandiaga Perbaiki Rumah Nenek Sebatang Kara di Nias Selatan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional