Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan karantina wilayah tingkat mikro, apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau masuk ke dalam zona merah.
Artinya, tidak ada mobilisasi hewan ternak antardesa, kecamatan, sampai provinsi di zona tersebut, untuk mengurangi potensi penularan.
"Jawa Timur sudah masuk dalam zona merah. Terkait hewan kurban, saya ulangi lagi, apabila kebutuhan tidak terpenuhi di satu daerah, tidak perlu mobilisasi hewan ternak antardaerah. Hal ini untuk menguatkan pelaksanaan karantina wilayah," ujar Suharyanto.
Dalam Rakor tersebut, Suharyanto yang juga Kepala BNPB itu mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah sigap mengaktifkan Satgas Penanganan PMK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sama halnya dengan Satgas COVID-19, Satgas PMK terdiri atas seluruh unsur terkait, seperti Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Diskominfo, BPBD, TNI/Polri, Persatuan Dokter Hewan, mahasiswa, dan unsur organisasi kemasyarakatan yang terkait kesehatan hewan.
Satgas ini yang nantinya melakukan pengendalian dan memastikan tidak ada mobilisasi hewan ternak. Suharyanto juga meminta penjagaan di perbatasan diperketat kembali.
"Perlu adanya pembatasan tingkat mikro agar infeksi segera terputus dan zona aman tidak ikut terinfeksi," katanya.
Pada kesempatan itu, Suharyanto meninjau Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan di Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
KPSP Nongkojajar memiliki 27.000 ekor sapi perah yang diternak. Sebagai langkah pencegahan penularan PMK, sebanyak 25.000 dosis vaksin dialokasikan untuk KPSP Nangkojajar.
Baca Juga: Arumi Bachsin Turun dari Mobil Dinilai Tak Hiraukan Sambutan, Videonya Tuai Perdebatan Publik
Pada kesempatan itu, Suharyanto mendapatkan penjelasan alur pendataan hewan yang telah melakukan vaksinasi PMK.
Data tersebut akan dimasukkan oleh petugas dalam Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
Nantinya, data yang terdapat pada iSIKHNAS diintegrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID yang sebelumnya juga digunakan untuk mendata kasus COVID-19.
Suharyanto bersama rombongan melihat langsung proses vaksinasi terhadap ternak sapi di salah satu kandang binaan KPSP Nangkojajar.
Vaksin untuk PMK juga akan diberikan sama seperti vaksinasi COVID-19, yaitu sebanyak tiga kali. (Antara)
Berita Terkait
-
Tebing Longsor Menimpa Rumah dan Kendaraan di Ponorogo
-
Berkaca dari Erupsi Semeru, Ini Tindakan yang Wajib Dilakukan saat Gunung Api Meletus
-
Jejak Erupsi Gunung Semeru Sejak 1818, Letusan Terbaru Tahan 178 Pendaki di Ranu Kumbolo
-
Anggota DPR: Kasus Pertalite Campur Air di Jawa Timur Cuma Isu Medsos
-
Erupsi, Gunung Semeru Ditetapkan Berstatus Awas
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!