Kritik Pemerintah soal PeduliLindungi, Anggota DPR: Ironis, Beli Migor Curah Saja Pakai Syarat

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron merasa miris atas rencana pemerintah mengatur pembelian minyak goreng curah menjadi menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Ia memandang rencana tersebut terkesan memberikan syarat tertentu bagi masyarakat untuk menjadi konsumen minyak goreng curah. Padahal kata dia, Indonesia sebagai salah satu negara dengan komoditas minyak sawit terbesar di dunia.

"Menurut saya sangat ironis bahwa komoditas yang dihasilkan oleh negara kita bahkan terbesar di dunia, membeli saja harus pakai syarat," kata Herman kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Herman sekaligus menyoroti harga tandan buah segar (TBS) sawit yang mengalami kemerosotan. Menurutnya merosotnya harga TBS sawit itu tidak terlepas dari persoalan berlarut perihal minyak goreng.

"Bahkan di tingkat petani sawit sedang resah karena harga TBS sedang jatuh, berarti ada yang salah dalam persawitan negara kita," ujar Herman.

DPR Awasi Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi VI untuk turut mengawasi rencana pemerintah yang ingin membuat kebijakan pembelian minyak goreng curah melalui aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Dasco rencana maupun penerapannya apabila kebijakan tersebut direalisasi memang butuh pengawasan dari DPR.

"Kami akan minta komisi terkait dalam hal ini Komisi VI untuk ikut mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Beli Minyak Goreng Curah Gunakan NIK atau Aplikasi PeduliLindungi, Pedagang di Cimahi: Yang Penting Itu Stok Aman

Dasco sendiri tidak mempermasalahkan adanya rencana pembelian minyak goreng curah menggunakan PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan.

Ia menganggap kebijakan itu sebagai sebuah inovasi dan terobosan guna memecahkan persoalan terkait minyak goreng.

"Ya ini kan inovasi yang dipakai pemerintah yang memang mesti dicoba dulu baru kita bisa tahu efektif atau tidak efektif, namun kita hargai inovasi yang ada tersebut," kata Dasco.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya, mengubah sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat.

Selain pakai Nomor Induk Kependudukan, penjualan minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

"Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6/2022) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi," ujar Luhut, Jumat (24/6/2022).