Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendesak agar seluruh aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) diungkap ke publik. Permintaan ini disampaikan Bamsoet ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bamsoet juga meminta PPATK untuk menjelaskan dengan baik kepada penyidik mengenai aliran dana ACT yang dianggap mencurigakan, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
"Hal itu mengingat adanya indikasi-indikasi keuangan yang mencurigakan dari data aliran keuangan lembaga ACT. Bahkan, sudah ditemukan oleh PPATK sejak 2014," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Selain itu, Bamsoet turut meminta PPATK mendukung kinerja tim penyidik Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai kasus ACT, dengan memberikan data mereka.
Menurutnya, hasil analisis transaksi keuangan ACT oleh PPATK, yakni terkait dengan temuan adanya indikasi pendanaan terorisme dapat segera ditindaklanjuti dengan investigasi secara mendalam.
"Hal ini guna menelusuri dan mengungkap dugaan transaksi untuk individu ataupun organisasi yang terlibat terorisme," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, pemerintah juga bisa melakukan audit secara menyeluruh terhadap keuangan ACT. Lalu meminta pihak ACT dapat memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik dan masyarakat.
Dengan demikian, duduk perkara dari indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh ACT dapat diungkap lebih jelas.
Bamsoet juga mengingatkan kepada PPATK untuk lebih dini dalam melaporkan setiap adanya informasi transaksi keuangan mencurigakan kepada penegak hukum, agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
Baca Juga: Diperiksa Terkait Laporan Keuangan ACT, Ahyudin: Tidak Ada Penyelewengan
Sebagai informasi, PPATK sempat mengatakan telah menemukan transaksi keuangan dari karyawan yayasan ACT kepada seseorang yang ada dugaan terkait dengan organisasi teroris Al Qaida.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan beberapa nama yang PPATK kaji. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database-nya.
"Ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga, ya, patut diduga terindikasi yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al Qaida, penerimanya," kata Ivan Yustiavandana.
Meski demikian, Ivan mengatakan bahwa PPATK masih mempelajari apakah transaksi terhadap pihak yang ada dugaan terkait dengan Al Qaida tersebut adalah sebuah kebetulan.
"Ini masih dalam kajian lanjut apa ini ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Diperiksa Terkait Laporan Keuangan ACT, Ahyudin: Tidak Ada Penyelewengan
-
Raih WTP, Ahyudin Yakinkan tidak Ada Penyelewengan Dana di ACT
-
Hindari Kebingungan, Bamsoet Minta PPATK Ungkap Detail Aliran Dana ACT Diduga Mengalir Ke Teroris
-
Ahyudin Pede Tidak Ada Penyelewengan Dana ACT: Laporan Keuangan Predikat WTP
-
Dicecar Polisi Selama 4 Hari, Pendiri ACT Bela Diri: Tak Ada Penyelewengan Dana Umat
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL