Suara.com - Rencana renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri dikecam oleh anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Bagaimana tidak, renovasi itu diproyeksi menghabiskan anggaran Rp 6,1 miliar.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mulyanto menilai program tersebut tidak pantas dilakukan karena menelan biaya yang sangat besar.
"Sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas," saran Mulyanto.
Menurutnya, anggaran BRIN sebesar itu seharusnya digunakan untuk riset yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan digunakan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya.
Lebih lanjut, Mulyanto menilai Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN ini umumnya merupakan tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja.
"Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," singgung Mulyanto.
Mulyanto menilai anggaran Rp6 miliar untuk renovasi ruang kerja merupakan angka yang cukup fantastis. Terlebih, kondisi keuangan negara saat ini sedang kembang-kempis akibat mensubsidi komoditas migas.
Mulyanto menyarankan agar anggaran itu dipakai untuk kegiatan lain yang lebih penting ketimbang merenovasi ruang kerja, seperti pengembangan riset dan teknologi.
"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," imbuhnya.
Ia mengingatkan saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan BRIN. Salah satuny adalah proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang belum selesai.
Lalu administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.
"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," tegas Mulyanto.
Karena itu, Mulyanto menilai BRIN harus kerja keras untuk menyelesaikan PR tersebut. Pasalnya dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan BRIN untuk mengejar ketertinggalannya. Bukan malah menambah PR baru yang tidak dapat diselesaikan.
"BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," tandas Mulyanto.
Berita Terkait
-
Soal Isu BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6,1 M, Hasto PDIP Bicara Ruangan Megawati Didesain dengan Nyaman
-
Soroti Ruang Kerja Megawati di BRIN, Politisi PKS: BRIN Butuh Orang Yang Mau Kerja Keras, Bukan...
-
Sentil BRIN Habiskan Rp 6 M untuk Renovasi Ruangan Dewan Pengarah, Komisi VII: Harusnya Fokus Anggaran untuk Riset
-
Anggota Komisi VII DPR Minta BRIN Tunda Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah yang Habiskan Rp6,1 Miliar
-
BRIN Bantah Renovasi yang Habiskan Rp6,1 M Hanya untuk Ruangan Megawati Soekarnoputri
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
-
Masa Depan PPP Suram? Pengamat: Di Mata Rakyat 'Mengurus Partai Saja Tidak Becus'
-
Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
-
Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng