Soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Legislator PKB: BRIN Lebih Baik Fokus Kerja

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lebih fokus pada tugasnya ketimbang mengurusi rencana ingin merenovasi ruang kerja jajaran dewan pengarah dengan anggaran Rp 6,1 miliar.

"BRIN ini lebih baik fokusnya ke mengkonsolidasikan jumlah peneliti yang begitu banyak dari semua lembaga dan kementerian," kata Karding kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Menurutnya, dengan begitu kinerja para peneliti bisa sesuai harapan dan produktif. Ia juga mengatakan kalau mengkonsolidasikan para peneliti dari semua kementerian dan lembaga bukan lah hal yang mudah.

"Karena kan itu bukan hal mudah mengkonsolidasi peneliti-peneliti dari semua kementerian dan lembaga," tuturnya.

Lebih lanjut, Karding juga meminta BRIN fokus saja seluruh energinya untuk penelitian. Menurutnya, jika pun dibutuhkan fasilitas maka harus proposional dan wajar.

"BRIN fokus saja seluruh energinya itu untuk penelitian. bahwa butuh fasilitas dan sebagainya yang masuk akal aja, yang proporsional aja, yang wajar-wajar saja karena itu akan dgn isu ini akan merugikan BRIN," tandasnya.

Pernyataan BRIN

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni membantah apabila biaya Rp 6,1 miliar hanya untuk renovasi ruangan milik Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian ia tak menampik kalau ada renovasi untuk ruang istirahat nan mewah itu bakal digunakan oleh Megawati.

Ilustrasi desain ruang istirahat tersebut tersebar di media sosial. Menurut Driszal, ruang istirahat itu memang sudah ada sebelumnya dan digunakan oleh eks kepala BPPT.

Baca Juga: Pemko Medan Gelar Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pengawas

Ruang istirahat hanya digunakan untuk Megawati saja.

"Itu bekas ruang istirahat eks kepala BPPT yang akan kita siapkan untuk ketua wanrah, jadi bukan untuk anggota yang lainnya," kata Driszal saat dikonfirmasi Minggu (17/7/2022).

Sementara itu, Driszal mengungkapkan kalau biaya Rp 6,1 miliar itu bukan untuk satu ruangan saja. Ia menyebut renovasi dilakukan untuk ruangan 10 anggota dewan pengarah.

Selama ini, jajaran dewan pengarah BRIN kerap menggunakan ruangan sementara di lantai 23. Driszal menyebut kalau renovasi itu murni diusulkan oleh BRIN.

" Tidak ada permintaan dari ketua dewan pengarah dan murni karena kebutuhan akan ruangan dewan pengarah," jelasnya.

Batal Direnovasi

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengumumkan pihaknya batal melakukan renovasi ruang kerja dewan pengarah, termasuk kamar tidur ketua Megawati Soekarniputri. Renovasi itu menggunakan dana APBN senilai Rp 6,1 miliar.

"Renovasi kami batalkan," kata Laksana melalui siaran pers yang dikutip Suara.com, Senin (18/7/2022).

Renovasi ruangan untuk 10 anggota dewan pengarah BRIN di lantai 2 Gedung B.J Habibie tersebut dibatalkan dengan alasan akan ditinjau ulang kembali.

Laksana menerangkan kalau renovasi itu awalnya bertujuan untuk mengubah ruangan yang ada sebelumnya menjaid ruang rapat dan ruang kerja. Ia meluruskan kalau ruang kerja ketua dewan pengarah BRIN sejak awal tidak termasuk dalam rencana renovasi.

"Sejak awal ruangan tersebut tidak ada rencana mengubah ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN," tegasnya.

"Kebutuhan renovasi hanya untuk wakil, sekretaris, dan anggota dewan pengarah," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kalau penataan ulang atau revitalisasi fungsi ruangan tetap perlu dilakukan, namun harus diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perubahan fungsi yang ada saat ini seperti lounge, ruang makan, dan ruang audio (mirip fungsi ruang karaoke) di lantai 2 menjadi ruang rapat besar.

Pasalnya selama ini lantai 2 pada gedung tersebut hanya digunakan oleh satu orang saja yakni untuk kepala BPPT.

"Sejak awal, Ketua Dewan Pengarah BRIN mengimbau untuk mengurangi hampir 40 persen luasan Ruang Kerja eks Kepala BPPT tersebut, yang sangat besar itu, untuk dijadikan Ruang Kerja Dewan Pengarah lainnya," tuturnya.