Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengajak masyarakat melindungi kekayaan intelektual. Sebab itu bisa menjadi sumber penghasilan pelaku ekonomi kreatif.
Hal itu dikataan Yasonna melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada hari Rabu (20/7) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), akan mengadakan sosialisasi kekayaan intelektual di Kota Surakarta.
Kota Surakarta Jawa Tengah menjadi daerah kedua dalam lanjutan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual bertajuk Yasonna Mendengar yang diselenggarakan di Pendhapi Gedhe Balai Kota Surakarta.
"Dengan demikian, tentu saja kekayaan intelektual akan memberi manfaat secara ekonomi," kata Yasonna.
Menkumham Yasonna bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akan mendengarkan dan berdiskusi lebih dekat dengan para komunitas penghasil kekayaan intelektual dan masyarakat setempat.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa melindungi kekayaan intelektual sangat penting," ujarnya.
Selain berdampak positif pada sumber perekonomian masyarakat, menurut dia, perlindungan kekayaan intelektual juga bisa menjadi salah satu alat bukti saat terjadi pelanggaran atau klaim dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah untuk senantiasa memperbaiki dan memperbarui regulasi, serta pelayanan publik terkait dengan kekayaan intelektual agar tetap relevan dengan kemajuan zaman.
Untuk memudahkan masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektual, DJKI Kemenkumham menyediakan layanan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, paten, dan desain industri secara daring (online).
Tidak hanya itu, di awal tahun 2022 DJKI Kemenkumham juga meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) untuk mempercepat pencatatan hak cipta.
"Sebelum POP HC diluncurkan, prosesnya bisa satu hari. Sekarang ini hanya perlu waktu kurang dari 10 menit," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Transformasi AI dalam Ekonomi Kreatif Indonesia: Peluang Emas atau Ancaman?
-
Lewat FCU, Yohanes Auri dan Deddy Corbuzier Kumpulkan 'Avengers' Dunia Industri Kreatif
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Christmas Carol Colossal Hidupkan Semangat Natal di Jantung Kota Jakarta
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI