Suara.com - Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Prof Wiku Adisasmito melaporkan perkembangan penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia. Sejauh ini terdapat 22 provinsi dan ratusan kabupaten tertular PMK.
Wiku mengatakan kalau hal tersebut berdasarkan data per 18 Juli 2022.
"Terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten/kota yang tertular," kata Wiku dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/7/2022).
Wiku menyebut seluruh provinsi di pulau Jawa masuk ke dalam zona merah.
Selain pulau Jawa, sebagian provinsi di pulau Sumatera juga dikategorikan ke dalam zona merah. Wiku menyebut hal tersebut disimpulkan berdasarkan data kasus yang sudah tercatat maupun yang baru ditemukan di kabupaten/kota.
Sementara itu, yang masuk ke dalam zona kuning seperti beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.
"Mengindikasikan terdapat kurang dari 50 persen kab/kota di suatu provinsi yang tertular PMK," ucapnya.
Sementara itu terdapat tiga provinsi yakni Papua, Nusa Tenggara Tengah (NTT) dan Maluku yang masuk ke dalam zona hijau. Menurutnya, belum ada laporan adanya kasus PMK di tiga provinsi tersebut.
Sebagai informasi, penentuan zonasi tersebut merupakan hasil olah data pencatatan insentif kasus yang dilaporkan pemerintah daerah setempat.
Baca Juga: Indonesia Pandemi Kecelakaan Lalu Lintas, Tiga Nyawa Melayang Tiap Jam
"Yang didapatkan dari gabungan pemeriksaan uji lab dan pemeriksaaan uji fisik yang menunjukan gejala klinis PMK."
Berita Terkait
-
Ternyata Ini Penyebab Balikpapan Zona Merah Berdasarkan Data Satgas Covid-19 Kaltim, Ya Ampun
-
Balikpapan Zona Merah Covid-19, Ini Rumah Sakit Rujukan dengan Kapasitas Kamarnya Kini
-
Balikpapan Zona Merah, 2 Konser di Kota Minyak Juga Ditunda
-
Hewan Ternak di Kabupaten Toba Disuntik Vaksin
-
Walaupun Zona Merah, PTM di Balikpapan Masih 100 Persen, Kok Bisa?
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya