Suara.com - Delegasi W20 Italia Linda Laura Sabbadini mendorong perempuan untuk bersatu melawan berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari warna kulit, kelas sosial, asal teritorial, orientasi seksual, usia, hingga disabilitas.
“Situasi ini harus dihentikan, tetapi untuk melakukannya perlu kekuatan dan tekad kita dalam mencapai tujuan. Kita perlu bersatu dan tidak terpecah oleh banyaknya diskriminasi, bersatu untuk membela hak-hak seluruh perempuan,” kata dia dalam salah satu panel diskusi KTT W20 yang berlangsung secara hibrida dari Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa.
Secara khusus, Sabbadini menyoroti isu pekerja yang tidak dibayar (unpaid worker) sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang terus membebani perempuan.
Menurut dia, unpaid worker adalah ketidakadilan terbesar yang diderita perempuan ketika mereka terpaksa mendapat upah yang tidak semestinya karena harus berbagi peran dalam keluarga.
“Beban pekerjaan dalam keluarga yang terlalu berat seringkali menghalangi perempuan untuk bisa bekerja, dan ketika mereka punya anak, lebih sedikit jam kerja yang bisa mereka lakoni dan lebih sedikit upah yang mereka terima,” kata Sabbadini.
Selain itu, dia juga menyinggung perang di Rusia-Ukraina yang memicu jutaan perempuan dan anak-anak mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Menegaskan bahwa perang harus berakhir, ia menggarisbawahi hak perempuan dan anak-anak Rusia maupun Ukraina akan masa depan kebebasan demokrasi.
Sayangnya, untuk mewujudkan kebebasan tersebut, perempuan harus bisa mandiri secara ekonomi dengan dukungan pekerjaan yang layak serta bersama-sama memerangi kekerasan terhadap mereka.
“Dan untuk melawan stereotip gender yang menempatkan perempuan pada peran yang lebih rendah dalam keluarga dan masyarakat,” kata Sabbadini.
Baca Juga: SIGAB Difabel Lawyer Club: Tantangan Penyandang Difabel saat Berhadapan dengan Hukum
Untuk itu, ia mendorong negara-negara G20 untuk menindaklanjuti peta jalan yang diadopsi ketika Presidensi G20 Italia pada 2021 yang bertujuan mengembangkan kuantitas dan kualitas pekerja perempuan dan berbagi tanggung jawab pekerjaan keluarga, yang merupakan usulan yang perlu mereka pantau dan dukung dari tahun ke tahun.
“Ini sangat penting karena perempuan adalah pilar dunia. Mereka menahannya dengan kekuatan mereka di tengah diskriminasi yang mereka derita,” kata Sabbadini.
Perempuan, ia menegaskan, harus bersatu untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam semua konteks kehidupan, terutama untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan membela hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. [Antara]
Berita Terkait
-
Tubuhku Otoritasku! Catatan Kritis Transpuan di 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia
-
Terjebak di Usia Emas: Diskriminasi Pekerja Tua di Indonesia Berakhir?
-
Tomi Adeyemi Suarakan Rasisme Terhadap Kulit Hitam dalam Novel Children of Blood and Bone
-
Intoleransi dan Radikalisme terhadap Perempuan: Kekerasan Sistemik yang Tak Bisa Diabaikan
-
Intoleransi dan Radikalisme Gender: Kekerasan Sistemik yang Mengancam Perempuan
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram