Suara.com - Delegasi W20 Italia Linda Laura Sabbadini mendorong perempuan untuk bersatu melawan berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari warna kulit, kelas sosial, asal teritorial, orientasi seksual, usia, hingga disabilitas.
“Situasi ini harus dihentikan, tetapi untuk melakukannya perlu kekuatan dan tekad kita dalam mencapai tujuan. Kita perlu bersatu dan tidak terpecah oleh banyaknya diskriminasi, bersatu untuk membela hak-hak seluruh perempuan,” kata dia dalam salah satu panel diskusi KTT W20 yang berlangsung secara hibrida dari Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa.
Secara khusus, Sabbadini menyoroti isu pekerja yang tidak dibayar (unpaid worker) sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang terus membebani perempuan.
Menurut dia, unpaid worker adalah ketidakadilan terbesar yang diderita perempuan ketika mereka terpaksa mendapat upah yang tidak semestinya karena harus berbagi peran dalam keluarga.
“Beban pekerjaan dalam keluarga yang terlalu berat seringkali menghalangi perempuan untuk bisa bekerja, dan ketika mereka punya anak, lebih sedikit jam kerja yang bisa mereka lakoni dan lebih sedikit upah yang mereka terima,” kata Sabbadini.
Selain itu, dia juga menyinggung perang di Rusia-Ukraina yang memicu jutaan perempuan dan anak-anak mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Menegaskan bahwa perang harus berakhir, ia menggarisbawahi hak perempuan dan anak-anak Rusia maupun Ukraina akan masa depan kebebasan demokrasi.
Sayangnya, untuk mewujudkan kebebasan tersebut, perempuan harus bisa mandiri secara ekonomi dengan dukungan pekerjaan yang layak serta bersama-sama memerangi kekerasan terhadap mereka.
“Dan untuk melawan stereotip gender yang menempatkan perempuan pada peran yang lebih rendah dalam keluarga dan masyarakat,” kata Sabbadini.
Baca Juga: SIGAB Difabel Lawyer Club: Tantangan Penyandang Difabel saat Berhadapan dengan Hukum
Untuk itu, ia mendorong negara-negara G20 untuk menindaklanjuti peta jalan yang diadopsi ketika Presidensi G20 Italia pada 2021 yang bertujuan mengembangkan kuantitas dan kualitas pekerja perempuan dan berbagi tanggung jawab pekerjaan keluarga, yang merupakan usulan yang perlu mereka pantau dan dukung dari tahun ke tahun.
“Ini sangat penting karena perempuan adalah pilar dunia. Mereka menahannya dengan kekuatan mereka di tengah diskriminasi yang mereka derita,” kata Sabbadini.
Perempuan, ia menegaskan, harus bersatu untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam semua konteks kehidupan, terutama untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan membela hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. [Antara]
Berita Terkait
-
Pink Tax Adalah Bentuk Diskriminasi yang Dijual Lewat Produk Perempuan
-
Saya Memihak Menteri PPPA: Menempatkan Lelaki di Depan Bukan Diskriminasi, Tapi Logika Perlindungan
-
Rutan Kosong, Rumah Penuh: Akankah Status Tahanan Rumah Jadi Tren Pejabat?
-
Klub Nathan Tjoe-A-On Tersandung Skandal, Manajemen Minta Maaf Secara Terbuka, Ada Apa?
-
Negara yang Sigap pada Pedagang Es Gabus, tapi Tertatih Menghadapi yang Berkuasa
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Bejat! Ayah Tiri di Koja Tega Cabuli Dua Anak Sambungnya, Aksi Terbongkar Usai Korban Mengadu
-
Penduduk Dunia Tembus 8 MIliar, Bisakah Pangan Lokal Jadi Jawaban Krisis Pangan Global?
-
Sukuk ST016 Jadi Pilihan Investasi Syariah Minim Risiko dengan Imbal Hasil Menarik
-
Tak Cuma Teknologi, Rano Karno Sebut Partisipasi Warga Jadi Penentu Nasib Sampah Jakarta
-
Bolehkah ASN atau Awardee LPDP Mengkritik Program Pemerintah? Ini Penjelasannya
-
Perempuan di Garda Depan Krisis Iklim, Tapi Masih Minim di Ruang Kebijakan
-
Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda
-
Setahun Putusan Sekolah Gratis Mangkrak, JPPI Sebut Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan Konstitusi
-
MK Ancam Gugurkan Parpol yang Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, Begini Reaksi Demokrat
-
Bolehkah Kurban untuk Orang yang Sudah Wafat?