Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap penyebab pemerintah tidak bisa langsung sikat habis pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Menurutnya, pemerintah harus melangkah secara hati-hati terlebih karena TPNPB-OPM kerap membaur dengan warga sipil.
"Karena ternyata KKB kan membaur ke penduduk sipil, masuk ke kelompok-kelompok sipil sehingga tidak bisa kita melakukan tindakan tanpa memilah satu per satu," ungkap Mahfud secara virtual dalam acara Media Briefing KSP di The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).
Mahfud mengatakan kalau pemerintah tidak mau langsung menghabisi TPNPB-OPM karena khawatir akan ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Sebabnya, TPNPB-OPM itu menggunakan hukum rimba.
Menurutnya, apa yang dilakukan TPNPB-OPM tersebut bertolakbelakang dengan pemerintah yang menggunakan aturan hukum. Karena itu juga, ia tidak menampik kalau pemerintah dianggap lamban dalam menangani penyerangan brutal dari TPNPB-OPM.
"Itu yang menyebabkan kita dinilai lalu kok agak lambat, enggak, hati-hati mereka melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban orang-orang secara tidak melawan hukum," jelasnya.
Sebut Papua Kondusif
Mahfud MD mengungkapkan kalau keamanan Papua secara umum itu terbilang kondusif. Ia menyebut tindakan kriminal maupun kekerasan hanya terjadi di beberapa tempat saja.
"Sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminil maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di beberapa tempat. Kalau saudara ke pesisir, kemudian ke Manokwari, ke Jayapura, ke selatan sana Manokwari semuanya sangat kondusif," kata Mahfud.
Mahfud kemudian menilai kalau apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) itu juga banyak terjadi di luar Papua. Hanya saja, TPNBP-OPM menjadi sebuah isu besar karena melibatkan politik serta keamanan dengan tujuan Papua merdeka.
Baca Juga: Beli Ayam Geprek di Pinggir Jalan, Perempuan Ini Terkejut Bertemu Stefan William KW
"Tiap hari banyak juga di Jawa, tetapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya KKB ini adalah motif politik dan keamanan karena bertujuan melakukan tindakan-tindakan atau pemisahan diri, disintegrasi," jelasnya.
Dengan demikian, Mahfud menegaskan kalau Papua masih kondusif. Kendati begitu, ia tidak menampik kalau kehadiran TPNPB-OPM menjadi sebuah ancaman bagi negara.
"Tapi kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua, oke-oke saja. tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita."
Berita Terkait
-
Mahfud MD Tegaskan OPM Musuh Rakyat: Pemerintah akan Memburu
-
Sebut Kondisi Papua Kondusif, Mahfud: Tindakan Kekerasan Hanya Terjadi di Beberapa Tempat
-
Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Operasi Militer di Papua
-
Pemerintah Jakarta Barat Anggarkan Rp1,7 Miliar untuk Pelatihan Jadi Sopir
-
Kumpulkan Kerangka Tentara Jepang Korban Perang Dunia, 2 Orang WNI Diganjar Penghargaan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga