Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap penyebab pemerintah tidak bisa langsung sikat habis pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Menurutnya, pemerintah harus melangkah secara hati-hati terlebih karena TPNPB-OPM kerap membaur dengan warga sipil.
"Karena ternyata KKB kan membaur ke penduduk sipil, masuk ke kelompok-kelompok sipil sehingga tidak bisa kita melakukan tindakan tanpa memilah satu per satu," ungkap Mahfud secara virtual dalam acara Media Briefing KSP di The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).
Mahfud mengatakan kalau pemerintah tidak mau langsung menghabisi TPNPB-OPM karena khawatir akan ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Sebabnya, TPNPB-OPM itu menggunakan hukum rimba.
Menurutnya, apa yang dilakukan TPNPB-OPM tersebut bertolakbelakang dengan pemerintah yang menggunakan aturan hukum. Karena itu juga, ia tidak menampik kalau pemerintah dianggap lamban dalam menangani penyerangan brutal dari TPNPB-OPM.
"Itu yang menyebabkan kita dinilai lalu kok agak lambat, enggak, hati-hati mereka melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban orang-orang secara tidak melawan hukum," jelasnya.
Sebut Papua Kondusif
Mahfud MD mengungkapkan kalau keamanan Papua secara umum itu terbilang kondusif. Ia menyebut tindakan kriminal maupun kekerasan hanya terjadi di beberapa tempat saja.
"Sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminil maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di beberapa tempat. Kalau saudara ke pesisir, kemudian ke Manokwari, ke Jayapura, ke selatan sana Manokwari semuanya sangat kondusif," kata Mahfud.
Mahfud kemudian menilai kalau apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) itu juga banyak terjadi di luar Papua. Hanya saja, TPNBP-OPM menjadi sebuah isu besar karena melibatkan politik serta keamanan dengan tujuan Papua merdeka.
Baca Juga: Beli Ayam Geprek di Pinggir Jalan, Perempuan Ini Terkejut Bertemu Stefan William KW
"Tiap hari banyak juga di Jawa, tetapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya KKB ini adalah motif politik dan keamanan karena bertujuan melakukan tindakan-tindakan atau pemisahan diri, disintegrasi," jelasnya.
Dengan demikian, Mahfud menegaskan kalau Papua masih kondusif. Kendati begitu, ia tidak menampik kalau kehadiran TPNPB-OPM menjadi sebuah ancaman bagi negara.
"Tapi kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua, oke-oke saja. tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita."
Berita Terkait
-
Mahfud MD Tegaskan OPM Musuh Rakyat: Pemerintah akan Memburu
-
Sebut Kondisi Papua Kondusif, Mahfud: Tindakan Kekerasan Hanya Terjadi di Beberapa Tempat
-
Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Operasi Militer di Papua
-
Pemerintah Jakarta Barat Anggarkan Rp1,7 Miliar untuk Pelatihan Jadi Sopir
-
Kumpulkan Kerangka Tentara Jepang Korban Perang Dunia, 2 Orang WNI Diganjar Penghargaan
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!