Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap penyebab pemerintah tidak bisa langsung sikat habis pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Menurutnya, pemerintah harus melangkah secara hati-hati terlebih karena TPNPB-OPM kerap membaur dengan warga sipil.
"Karena ternyata KKB kan membaur ke penduduk sipil, masuk ke kelompok-kelompok sipil sehingga tidak bisa kita melakukan tindakan tanpa memilah satu per satu," ungkap Mahfud secara virtual dalam acara Media Briefing KSP di The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).
Mahfud mengatakan kalau pemerintah tidak mau langsung menghabisi TPNPB-OPM karena khawatir akan ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Sebabnya, TPNPB-OPM itu menggunakan hukum rimba.
Menurutnya, apa yang dilakukan TPNPB-OPM tersebut bertolakbelakang dengan pemerintah yang menggunakan aturan hukum. Karena itu juga, ia tidak menampik kalau pemerintah dianggap lamban dalam menangani penyerangan brutal dari TPNPB-OPM.
"Itu yang menyebabkan kita dinilai lalu kok agak lambat, enggak, hati-hati mereka melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban orang-orang secara tidak melawan hukum," jelasnya.
Sebut Papua Kondusif
Mahfud MD mengungkapkan kalau keamanan Papua secara umum itu terbilang kondusif. Ia menyebut tindakan kriminal maupun kekerasan hanya terjadi di beberapa tempat saja.
"Sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminil maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di beberapa tempat. Kalau saudara ke pesisir, kemudian ke Manokwari, ke Jayapura, ke selatan sana Manokwari semuanya sangat kondusif," kata Mahfud.
Mahfud kemudian menilai kalau apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) itu juga banyak terjadi di luar Papua. Hanya saja, TPNBP-OPM menjadi sebuah isu besar karena melibatkan politik serta keamanan dengan tujuan Papua merdeka.
Baca Juga: Beli Ayam Geprek di Pinggir Jalan, Perempuan Ini Terkejut Bertemu Stefan William KW
"Tiap hari banyak juga di Jawa, tetapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya KKB ini adalah motif politik dan keamanan karena bertujuan melakukan tindakan-tindakan atau pemisahan diri, disintegrasi," jelasnya.
Dengan demikian, Mahfud menegaskan kalau Papua masih kondusif. Kendati begitu, ia tidak menampik kalau kehadiran TPNPB-OPM menjadi sebuah ancaman bagi negara.
"Tapi kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua, oke-oke saja. tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita."
Berita Terkait
-
Mahfud MD Tegaskan OPM Musuh Rakyat: Pemerintah akan Memburu
-
Sebut Kondisi Papua Kondusif, Mahfud: Tindakan Kekerasan Hanya Terjadi di Beberapa Tempat
-
Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Operasi Militer di Papua
-
Pemerintah Jakarta Barat Anggarkan Rp1,7 Miliar untuk Pelatihan Jadi Sopir
-
Kumpulkan Kerangka Tentara Jepang Korban Perang Dunia, 2 Orang WNI Diganjar Penghargaan
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Benarkah Sakit Hati Ditegur Jadi Motif Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan?
-
Dishub Ungkap Kondisi Mobil SPPG Penabrak Puluhan Siswa di Cilincing
-
Bencana Sumatera Disebut Bukan Sekadar Alam, Tapi 'Bencana Pejabat' dan Beban Bagi Prabowo
-
Pengamat Ungkap Untung-Rugi Jika Bulog dan Bapanas Disatukan
-
Stabilkan Harga Jelang Nataru, Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan ke Kepulauan Seribu
-
Penembakan Petani di Bengkulu: Polisi Preteli Pasal Pembunuhan dan Dugaan Suap Miras
-
ESDM Buka Peluang Alihkan Subsidi LPG ke DME, Defisit 8,6 Juta Ton Jadi Sorotan
-
Kengerian di Kalibata! Amukan Matel Hanguskan Puluhan Kios, Pedagang Ini Nyaris Terbakar
-
Soal Insiden SDN 01 Kalibaru, Sudinhub Sebut SPPG Lakukan Pelanggaran Fatal
-
Kebakaran Terra Drone: Pemilik Bangunan Bakal Diperiksa, Tersangka Bertambah?