Isu Ganjar Dilarang Kampanye ke Luar Daerah, Sekjen PDIP Singgung Soal Pencitraan Pribadi

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah isu larangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kampanye ke luar daerah jelang Pilpres 2024. Larangan itu dikabarkan disampaikan Hasto saat pertemuan dengan Ganjar dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.

"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai (Rakernas ke II PDIP). Itu yang terjadi," kata Hasto dalam konferensi pers secara daring, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, aturan soal kampanye sudah ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri bahwa seluruh kader diperkenankan melakukan soft campaign. Namun tidak dimanfaatkan untuk pencitraan.

"Kami tidak melarang, tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujarnya.

Menurutnya, soft campaign yang diperintahkan oleh Megawati agar para kader membumi dan bisa dekat dengan rakyat. Terlebih sebagai seorang pemimpin memang diminta mengakar ke bawah.

"Itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat, sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," tuturnya.

Adapun Hasto menambahkan, soal batasan partai bagi kepala daerah memang diingatkan agar fokus skala prioritas di daerah dipimpinnya. Menurutnya, di wilayah yang dipimpin kepala daerah harus bisa meninggalkan legacy.

"Kami tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legacy di wilyahnya dan kemudian lebih asyik bertindak keluar. Kami pernah memberikan kritik bagi kepala daerah PDIP, terlalu sering, berapa di Jakarta kami berikan teguran tertulis," tuturnya.

"Karena ketika menjadi kepala daerah tugas utamanya adalah membangun kemajuan daerah. Jadi setiap kader partai harus berkonsentrasi kepada tugas-tugas utamanya itu yang menjadi disiplin kader partai," tandasnya.

Baca Juga: Soal Peluang Berkoalisi dengan NasDem untuk Pilpres 2024, PDIP Malah Singgung Soal Pembajakan Kader