Suara.com - Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin meminta pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk tidak terlibat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Pasalnya, kata Ma'ruf Amin, penentuan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik.
"MUI tidak terlibat dalam menentukan presiden dan wakil presiden. Yang menentukan partai politik dan gabungan partai politik. Kita tidak perlu ikut-ikut dalam menentukan capres. Nanti itu partai politik," ujar Ma'ruf dalam sambutannya pada Milad ke-74 MUI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022).
Kendati demikian, MUI kata Ma'ruf, memiliki tugas mengarahkan umat memilih capres dan cawapres yang terbaik. Di antaranya memiliki integritas, dan akhlak yang mulia.
"Karena kata Rasul. Siapa yang mengangkat amir bekerja untuk urusan umat dan masyarakat. Mengangkat seorang amir tapi dia tahu ada yang lebih afdol berarti dia mengkhianati Allah, rasul mengkhianati orang semua," ujar Ma'ruf.
"Makanya memilih yang afdol, jangan yang tidak afdol. Yang miliki integritas, akhlak mulia, yang terbaik dari calon pemimpin. Itu saya kira tugas MUI mengarahkan umat Islam, bukan A, B," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum MUI itu juga meminta MUI untuk ikut menjaga keutuhan bangsa. Terutama kata dia dalam menghadapi Pemilu 2024
"Jangan sampai pilihan yang berbeda menimbulkan konflik di kalangan bangsa juga di kalangan umat Islam," katanya.
Diketahui, dalam Milad ke 47 MUI, hadir pula Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Baca Juga: Temui Wapres Maruf di Kediaman, Anies Sampaikan Undangan Pernikahan Anaknya
Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, perwakilan pimpinan partai politik dan Ustaz Maulana.
Sementara hadir secara virtual, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Berita Terkait
-
Dari Tiongkok ke Jepang, Misi Apa yang Dibawa Jokowi
-
Dalam Milad MUI ke-47, Ma'ruf Amin Ingin Ada Ketum MUI yang Jadi Wapres atau Presiden di Masa Mendatang
-
Waketum MUI Sesalkan Perilaku Menjurus Promosi LGBT di Citayam Fashion Week
-
Kesbangpol Kaltim Sebut Ada 11 Parpol Baru Mendaftarkan Diri Jelang Pemilu 2024 Nanti
-
Wapres Maruf Amin Terima Kunjungan Gubernur DKI Anies Baswedan, Apa yang Dibahas?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!