Suara.com - Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan Australia menentang hukuman mati terhadap pegiat demokrasi yangdilakukan junta militer Myanmar. Ia juga menyerukan agartahanan yang ditangkap secara tidak sah dibebaskan dan Myanmar menghentikan tindak kekerasan.
Setelah dieksekusinya empat priapejuang HAM di Myanmar, keluarga dari mereka yang dieksekusi masih tidak mengetahui mengapa anggota keluarga mereka meninggal dan di mana jasadnya.
Setelah dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan rahasia bulan Januari dan April lalu, empat pejuang demokrasidituduh membantu gerakan perlawanan sipil menghadapi junta militer dalamkudeta bulan Februari 2021.
Di antara mereka yang dieksekusi adalah pegiat demokrasiKyaw Min Yu, yang lebih dikenal dengan nama Jimmy, sertamantan politisi yang menjadi artis hip hop, Phyo Zeya Thaw, yang merupakan sekutu dekat dengan mantan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memiliki hubungan dekat dengan Australia.
Dua pria lain yang dieksekusi adalahHla Myo Aung danAung Thura Zaw.
Media milik Pemerintah Myanmar melaporkaneksekusi pertama yang dilakukan dalam 30 tahun terakhir di negeri tersebut sudah dilaksanakan.
"Hukuman itu sudah dilakukan," lapor media tersebut, namun tidak mengatakan kapan dan bagaimana metode eksekusi. Tapi diketahui pelaksanaan hukuman matidi Myanmar biasanya dilakukan dengan cara digantung.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa, Menlu Penny Wong mengatakan Australia menentang pelaksanaan hukuman mati dalam bentuk apa pun.
Dia juga menyerukan agar rejim di Myanmar menghentikan tindak kekerasan dan melepaskan semua tahanan yang dipenjarakan secara tidak adil.
Baca Juga: Myanmar Dikutuk Tetangga Gegara Eksekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi
"
"Australia terkejut dengan eksekusi empat pejuang pro-demokrasi di Myanmar dan mengutuk keras tindakan rejim militer Myanmar," katanya.
""Sanksi terhadap anggota rejim militer Myanmar sedang dipertimbangkan dengan serius.
"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap keluarga dan sanak famili mereka sudah meninggal sejak kudeta terjadi."
Ketua ASEAN saat ini, yaitu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mengeluarkan pernyataan pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukansepekan menjelang pertemuan para menteri ASEAN sebagai "hal yang sangat disesalkan".
PM Sen mengirimkan surat kepada pimpinan junta militer, Min Aung Hlaing, bulan lalu mendesak agar pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan.
Berita Terkait
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045
-
BI Rate Tetap, Rupiah Langsung Perkasa ke Level Rp 16.936
-
Purbaya Ungkap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Ilegal Bisa Capai Triliunan
-
5 Pilihan Mobil Matic Pertama Buat Cewek yang Baru Belajar Nyetir
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo