Baret di Seragam Berbau Unsur Komando, PKS Minta Atribut PNS Kementerian ATR/BPN Tak Bergaya Militer

Suara.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi penambahan atribut seragam bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pasalnya atribut berupa baret, tongkat komando dan tanda pangkat pada seragam PNS itu identik dengan gaya militer.

Identitas militer tersebut tentu tidak terlepas dari sosok Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Panglima TNI.

"Aksesoris malah bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Alih-alih menggunakan gaya militer, Mardani menilai semestinya semangat melayani itulah yang perlu dibangun.

Dalam kesempatan yang sama, Mardani meminta Menteri ATR/BPN Hadi untuk fokus pada kinerja, bukan seragam pegawai.

"Fokus saja pada target kinerja. Sudah bagus dengan banyak turun ke bawah, mendengar dan mendapat masukan dari masyarakat plus perbaikan mental dari aparat," ujarnya.

Tidak lupa, Mardani meminta Hadi untuk tetap melanjutkan tugas untuk memberantas mafia tanah.

"Perang melawan mafia tanah harus terus digaungkan."

Masih Banyak PR

Baca Juga: Imbau Aktivitas Remaja di Citayam Fashion Week, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Melanggar

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia angkat bicara ihwal Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional (ATT/BPN) atas penambahan atribut baru sebagai seragam dinas para pegawai berupa baret, tongkat komando dan tanda pangkat.

Diketahui penambahan atribut baru itu merupakan gagasan dari Menteri ATT/BPN Hadi Tjahjanto. Hadi yang merupakan eks Panglima TNI baru menjabat sebagai menteri sekitar satu bulan lebih.

Menanggapi penambahan atribut seragam pegawai di Kementerian ATR/BPN, Doli mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Ia lantas mengkaitan apakah nantinya dengan penambahan atribut tersebut akan berdampak terhadap kinerja atau tidak.

"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," ujar Doli kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Doli menegaskan bahwa terpenting saat ini bukanlah atribut seragam. Melainkan terobosan dalam membongkar praktik mafia tanah serta permasalahan lain yang mencakup bidang kerja dan tugas Kementerian ATR/BPN.

"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru/bagus atau tidak," ujar Doli.

"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," tandasnya.