Suara.com - Berbicara pada wartawan dalam briefing harian Senin pagi (2/8/2022), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kembali menyampaikan peringatan tentang konsekuensi serius yang akan terjadi jika Ketua DPR Nancy Pelosi bersikeras melawat ke Taiwan.
Zhao menegaskan kunjungan itu akan “menginjak-injak prinsip Satu China dan sangat mengancam perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan.”
Zhao tidak merinci konsekuensi spesifik apapun, tetapi menegaskan kembali bahwa Beijing “sepenuhnya siap dan menunggu dengan sungguh-sungguh.”
“Kami akan sekali lagi mengingatkan Amerika bahwa kami sepenuhnya siap dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Tentara Pembebasan Rakyat tidak akan pernah tinggal diam… Jika Ketua DPR Nancy Pelosi bersikeras mengunjungi Taiwan, China akan mengambil langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Apa tindakan yang akan diambil, mari kita tunggu dan lihat apakah Pelosi tetap melakukan kunjungan itu.”
Pelosi tiba di Singapura Senin pagi, negara pertama dalam lawatannya ke Asia.
Ia tidak mengonfirmasi laporan berita bahwa ia mungkin akan mengunjungi Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Blinken Pastikan Kebijakan AS Tak Berubah
Dalam konferensi pers Jumat lalu (29/7) Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menekankan kembali sikap Amerika atas kebijakan satu China. Ia juga bicara tentang pembicaraan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping melalui telpon sehari sebelumnya.
“… Dan tentang Taiwan, di mana Presiden Biden menggarisbawahi kembali bahwa kebijakan kami tidak berubah. Amerika menentang keras upaya unilateral apapun untuk mengubah status quo atau untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan… Ketika bicara tentang Taiwan, kami (Amerika dan China) memiliki banyak perbedaan, tetapi dalam lebih dari 40 tahun kami berhasil mengatasi perbedaan-perbedaan itu, dan melakukannya dengan cara melestarikan perdamaian dan stabilitas, dan memungkinkan rakyat Taiwan berkembang. Merupakan hal yang penting, sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mengelola hal ini dengan cara yang bijaksana, yang tidak menciptakan konflik.”
Kebijakan Satu China
Baca Juga: Pemimpin Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri Tewas Akibat Serangan Drone AS Di Afghanistan
Taiwan dan China berpisah pada tahun 1949 setelah komunis memenangkan perang saudara di daratan. Kedua pihak mengatakan mereka tetap satu negara, tetapi berbeda pandangan soal pemerintah mana yang berhak atas kepemimpinan nasional. Kedua pemerintahan tidak memiliki hubugan resmi, tetapi dihubungkan oleh perdagangan dan investasi bernilai miliaran dolar.
Amerika mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979, tetapi mempertahankan hubungan informal dengan pulau itu. Amerika diwajibkan oleh hukum federal untuk memastikan bahwa Taiwan memiliki sarana untuk membela diri.
“Kebijakan Satu China” atau “One China Policy” yang dijalankan Amerika menyatakan bahwa Amerika tidak mengambil sikap pada status kedua pihak tetapi ingin agar perselisihan di antara keduanya diselesaikan secara damai. Beijing mempromosikan kebijakan alternatif “Prinsip Satu China” atau “One China Principle,” yang menyatakan bahwa mereka adalah satu negara dan Partai Komunis adalah pemimpinnya.
Anggota-anggota Kongres Amerika telah secara terbuka mendukung minat Pelosi untuk melawat ke Taiwan meskipun ada tentangan dari China. Mereka tidak ingin terlihat Amerika menyerah pada China.
Beijing menilai kontak resmi Amerika dengan Taiwan sebagai dorongan untuk menjadikan kemerdekaan pulau itu secara de facto selama puluhan tahun sebagai sesuatu yang permanen. Namun, sejumlah pemimpin Amerika telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung itu.
Jika jadi berkunjung ke Taiwan maka Nancy Pelosi – pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintah Amerika saat ini – akan menjadi pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak Ketua DPR Newt Gingrich pada tahun 1997. (Sumber: VOA)
Berita Terkait
-
Diisukan Pacaran dengan Xiang Hanzhi, Klub Pendukung Wu Lei Beri Tanggapan
-
Serpihan Roket yang Jatuh di Bumi Kalimantan Ternyata Milik China
-
Puing-Puing Roket China Jatuh, Ditemukan di Kalimantan
-
87 Produk Kosmetik Ilegal dari China dan Malaysia Disita di Tanjungpinang
-
Kisah Percintaan di Dunia Perkuliahan, Terjebak Cinta Segitiga yang Rumit!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu