Suara.com - Kebijakan Kementerian Kominfo yang melakukan pemblokiran pada berbagai teknologi memang sempat mengundang banyak respons dari warganet.
Paling ramai adalah ketika Kominfo melalui aturan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat memblokir Paypal dan Steam.
Mengenai blokir memblokir, Kementerian Kominfo melalui Menteri Johnny G Plate memberikan penjelasan soal huru-hara di Kementerian Kominfo di Podcast Deddy Corbuzier.
Soal berbagai pemblokiran, Deddy Corbuzier mempertanyakan apakah Indonesia siap dalah hal kedaulatan digital seperti negara Tiongkok.
Menteri Johnny menyebutkan bahwa Indonesia sedang mencapai fase tiga dalam konteks kedaulatan secara umum.
"Kedaulatan fase pertama pada saat perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial," ungkap Johnny.
Kemudian kedaulatan kedua adalah kedaulatan maritim melalui Deklarasi Juanda. Sementara saat ini, pada kedaulatan fase tiga adalah fase digital.
"Kita menjaga kedaulatan digital, jangan sampai terbentuk koloni-koloni, seperti pada saat perjuangan kemerdekaan," kata Johnny.
"Dalam rangka kedaulatan digital di situlah penegakan hukum dalam ruang digital," tambahnya.
Baca Juga: Kominfo Akan Teliti Lagi Aplikasi Judi Online yang Sudah Daftar PSE
Menurutnya, legislasi dan payung hukum itulah yang menjaga kedaulatan digital.
Lebih lanjut, Menteri Kominfo menjelaskan soal infrastruktur teknologi yang sedang dibangun di Indonesia mulai dari fiber optic dan lain sebagainya.
Saat ditanya kembali oleh Deddy Corbuzier, mampukah Indonesia membuat aplikasi sekelas Tiktok maupun Instagram, Johnny menjawab bahwa Indonesia harus bisa.
"Harus bisa, bukan hanya aplikasi Instagram tapi search engine pun harus mampu kita buat," ungkap Johnny.
Menteri Johnny menambahkan bahwa awal mula menjadi menteri dia sudah mengumpulkan tim dan menanyakan apakan bisa membuat search engine sendiri layaknya Google.
"Saya pada saat menjadi menteri pertama saya panggil tim, berapa triliun dana yang dibutuhkan, saya sudah siapkan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit
-
Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran
-
Kasus Amsal Sitepu: Hinca Panjaitan Desak Kajari Dicopot dan Kapuspen Kejagung Minta Maaf