Suara.com - Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat atau Musra, Eko Sulistyo membantah bahwa pelaksanaan Musra merupakan tindakan mengekslusifkan dan membawa Presiden Jokowi ke jurang.
Sebelumnya anggapan Musra hanya akan membawa Jokowi kepada jurang kehancuran disampaikan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon.
"Apakah ini menjerumuskan? Menurut saya ini bagian kecil aaja dari dinamika relawan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait tahun politik ini," kata Eko dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022).
Eko mengatakan Musra yang merupakan gabungan dari berbagai elemen relawan sudah menyampaikan kepada Jokowi ihwal pelaksanaan Musra.
Ia mengaku bahwa Jokowi menganggap pelaksaan Musra sebagai kehiatan menyerap aspirasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. Jokowi diklaim Eko, mempersilakan kegiatan.
Ia lantas juga mengingatkan peringatan dari Jokowi agar permasalahan terkait nama-nama calon presiden 2024 untuk tidak dilakukan secara buru-buru atau ojo kesusu.
"Tapi untuk 2024, Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan keburu-buru. Itu tunggu komando saya di 2024. Saya kira itu saja," kata Eko.
Jangan bawa Jokowi ke Jurang
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rakyat atau Musra oleh gabungan relawan Jokowi sebaiknya tidak perlu dilakukan.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Akan Tutup ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo
Ia memandang pelaksanaan Musra itu terkesan mengekslusifkan Jokowi sebagai milik relawan, bukan lagi milik rakyat secara keseluruhan.
"Masa musra mau mengklaim dia (Jokowi) milik mereka," kata Effendi dalam diskusi yang digelar Total Politik, Minggu (7/8/2022).
Padahal, lanjut Effendi, PDI Perjuangan sebagai partai yang membesarkan dan mengusung dan memenangkan Jokowi di dua kali pemilihan presiden tidak sampai mengekslusifkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Effendi mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meniliki kebijaksanaan dengan mempersilakan Jokowi yang notabenenya merupakan presiden, menjadi milik rakyat keseluruhan
"Dengan hati yang hebat, ketum kami membiarkan dia dimiliki semua pihak. Kadang dia pakai jaket kuning, kadang dia pakai jaket biru, kadang dia pakai jaket hijau. Bisa dihitung jari berapa kali dia pakai jaket merah," kata Effendi.
Lebih jauh, Effendi menilai bahwa pelaksanan Musra yang dijadwalkan pada 27 Agustus tahun ini hanya akan membuat Jokowi menuju jurang. Dengan kata lain, pelaksanaan Musra justru dapat menghilangkan marwah Jokowi.
Karena itu Effendi menegaskan kembali bahwa gabungan relawan seharusnya tidak membuat Jokowi ekslusif hanya milik relawan, melalui pelaksanaan Musra.
"Itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan ke jurang, mempersempit ruang kepemilikan terhadap beliau. Begitu kalian membuat ekslusif, dia sudah kehilangan marwah. Jangan pernah bawa beliau ke arah yang eksklusif, biarkan dia dimiliki seluruh komponen bangsa," kata Effendi.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!