Suara.com - Dikenal dengan nama Kuai Kuai, keripik jagung dengan rasa kelapa menjadi kudapan yanpopular di China selama bertahun--tahun.
Tapi sekarang kripik jagung ini masuk dalam daftar lebih dari 2.000 produk asal Taiwan yang dilarang dijual di China setelahkunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei minggu lalu.
Produk lain yang dilarang termasuk permen, minuman ringan, kue nanas, kecap, mie instan, kumbucha, berbagai jenis kue kering, ikan beku dan buah seperti jeruk.
Kantor berita TaiwanCentral News Agency mengatakan daftar larangan itu mencakup 75 persen dari ekspor makanan Taiwan ke China.
Namun ada produk lain dari Taiwan yang tidak dilarang oleh Beijing yaitu 'microchip' untukkomputer.
'Tindakan simbolis'
Bukanlah yang pertama kali Chinamenerapkansanksi ekonomi terhadap Taiwan.
Bulan Maret 2021, China menghentikan impornanas dari Taiwan karena adanya "organisme yang berbahaya", yang dianggap bisa membahayakan pertanian China.
Enam bulan kemudian, China juga menghentikan impor gula dan buah apel yang sudah dilapisi dengan lilin dengan alasan sama.
Tapi alasan resmi mengenai larangan terbaru ini berbeda-beda.
Baca Juga: China Beri Sanksi Wakil Menteri Lithuania yang Kunjungi Taiwan, Kerja Sama Ditangguhkan
Di saat media milik Pemerintah di China melaporkan ini adalah "tindakan balasan"menyusul kunjungan Pelosi, awal pekan kemarin Departemen Perekonomian Taiwan mengatakan beberapa produk yang resmi dilarang disebabkan karena tulisan dilabelnya tidak menulisbuatan"Taiwan, China".
Pihak pabean China mengatakan paket kiriman ikan setelah dites "ternyata positif mengandung COVID-19" dan buah yang dilarang masuk karena mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang tinggi.
China belum menjelaskan mengapa keripik jagung Kuai Kuai dilarang.
Juru bicara sebuah perusahaan makanan di Taiwan mengatakan kepada ABC jika mereka terkejut ketika Chinamelarang enam produk mereka termasuk roti, permen dan kue kering.
Juru bicara perusahaan tersebut meminta agarnama perusahaannya tidak disebut.
"
"Satu-satunya penjelasan yang kami terima adalah bahwa kami tidak memberikan dokumen yang diperlukan," kata juru bicara tersebut.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga