Formappi Kritik Respons Komisi III DPR Di Kasus Tewasnya Brigadir J: Lamban Dan Normatif

Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut menyoroti fungsi pengawasan DPR melalui Komisi III atas kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J karena pembunuhan rencana oleh Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Formappi dalam keterangan rilis evaluasi kinerja DPR Masa Sidang V, Tahun Sidang 2021-2022 dengan judul 'Serba Ngebut Kinerja DPR Hanya Formalitas', tanggapan DPR atas kasus tersebut dinilai lamban serta cenderung normatif.

"Respons DPR khususnya Komisi III terhadap kasus penembakan seorang polisi di rumah dinas petinggi Polri terlihat sangat lamban dan cenderung normatif," tulis Formappi dikutip Senin (15/8/2022).

Sebagai mitra kerja Polri, lanjut Formappi, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasan mereka untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan yang kemudian diketahui merupakan kasus pembunuhan berencana tersebut.

"Sayangnya dengan alasan sedang menjalani reses, Komisi III tak bisa mengadakan rapat kerja dengan Polri untuk meminta penjelasan atas kasus penembakan yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalan itu. Kejanggalan penanganan kasus itu tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum," tutur Formappi.

Menurut Formappi, Komisi III bisa meminta penjelasan kepada Polri dengan alasan citra penegakan hukum. Mengingat ada tendensi melecehkan hukum dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Terlebih pengaburan fakta sejak awal itu kekinian menyeret 31 polisi, yang didiga melanggar etik.

Formappi menegaskan tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum.

"Oleh karena persoalannya terkait kredibilitas penegakan hukum, penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III," kata Formappi.

"Mereka harusnya meluangkan waktu di tengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik berminggu-minggu belakangan ini," tandasnya.

Baca Juga: LPSK Berikan Perlindungan Darurat kepada Bharada E, Ini Alasannya