Suara.com - Atas kelalaian menjalankan tugas sehingga muncul gelombang baru kasus Covid-19, sejumlah pejabat di Daerah Otonomi Xizang atau Tibet dan Provinsi Hainan, China dicopot dan ditahan.
Tercatat ada delapan pejabat, termasuk dari jajaran Komisi Kesehatan dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Tibet yang dicopot, terhitung hingga Selasa.
Gelombang Covid-19 di wilayah barat daya daratan Tiongkok itu menjadi perhatian besar. Hal itu karena daerah-daerah lain sudah bersih dari gelombang Covid-19.
Pada Sabtu (13/8/2022) sebanyak 502 kasus baru ditemukan di Tibet sehingga total menjadi 678 kasus.
Kasus Covid-19 di Tibet ini menjadi peristiwa terburuk. Sebelumnya, sejak 2020 Tibet hanya mendapatkan satu kasus, itu pun berasal dari penduduk setempat yang melakukan perjalanan dari Wuhan, Provinsi Hubei.
Sejumlah kegiatan di Tibet pun ditunda akibat munculnya gelombang baru.
"Kemungkinan besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September mendatang," kata staf Kantor Informasi Dewan Negara China (SCIO) mengabarkan kepada Antara Beijing mengenai pembatalan penyelenggaraan Forum Pembangunan Tibet yang digelar di Kota Lhasa pada 18-24 Agustus 2022.
Demikian halnya dengan Forum Bisnis yang rencananya digelar pada 14-20 Agustus di ibu kota Tibet itu juga batal.
Sementara itu, enam pejabat di Pulau Hainan di wilayah selatan China dikenai sanksi administrasi seiring dengan ditemukannya 7.736 kasus positif COVID-19 dalam dua pekan sejak 1 Agustus.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat China Dipecat dan Ditahan, Karena Gagal Cegah Penularan Covid-19
Dua pejabat di Kota Danzhou, Hainan, ditahan di sel kepolisian setempat karena kedapatan bemain poker dan judi saat masyarakat setempat sedang membutuhkan bantuan akibat serangan gelombang pandemi.
Tiga staf Distrik Qiongshan, Kota Haikou, dikenai hukuman karena meninggalkan tugasnya lebih dini pada saat tanggap darurat COVID-19.
Wakil Kepala Komisi Kesehatan Kota Sanya, Lin Hui menghadapi tim investigasi komisi disiplin karena kelalaiannya dalam mengatur saluran telepon hotline COVID-19.
Seorang operator telepon dipecat karena kedapatan menelepon seseorang hingga 90 menit, padahal telepon hotline tersebut seharusnya untuk memberikan pelayanan kesehatan mental warga terdampak COVID-19.
Sanya, kota wisata di Pulau Hainan, terkena dampak paling parah gelombang terbaru COVID-19 yang bertepatan dengan liburan musim panas itu.
Hampir 10.000 wisatawan yang telantar di Sanya akhirnya berhasil dipulangkan ke daerah masing-masing di China selama 9-13 Agustus. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pernah Kena Covid-19, Pembawa Acara Indy Barends Takut Rayakan Kemerdekaan RI Bersama Keluarga
-
Catat! Ini Aturan Baru Naik Pesawat Per 15 Agustus 2022
-
Muncul Gelombang Baru COVID-19, Sejumlah Pejabat di Tibet Dicopot dan Ditahan
-
3 Rekomendasi Drama Zhang Linghe, Pemeran Love Between Fairy and Devil
-
Ini Lima Daerah di Jatim Cakupan Vaksinasi Covid-19 Rendah
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa
-
Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!