Suara.com - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau Bansos melalui Kementerian Sosial, di mana bantuan itu disalurkan melalui program Kelarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Simak cara cek data DTKS online berikut ini.
Untuk melakukan pengecekan, kita bisa mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id dan mengiukuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Berikut penjelasannya.
- Buka internet lalu akses situs cekbansos.kemensos.go.id dengan bantuan mesin pencari.
- Pilih wilayah data KPM DTKS Kemensos di bagian ‘Wilayah PM’.
- Isi nama lengkap sesuai KTP di bagian ‘Nama PM’.
- Mengisi 8 huruf captcha di kolom yang disediakan.
- Klik ‘Cari Data’ lalu sistem akan melakukan penccokan data wilayah administrasi dan nama yang dicari sesuai dengan data KPM di DTKS Kemensos.
Jika sudah sesuai, sistem akan menampilkan hasil pencarian secara lengkap seperti nama KPM, umur, jenis bansos, status hingga periode penyaluran.
Itulah cara cek data DTKS online. Bagi kalian yang namanya belum tercantum, kemungkinan belum terdaftar di KPM DTKS Kementerian Sosial.
Lalu bagaimana cara melakukan pendaftaran? Merangkum berbagai sumber, pendaftaran DTKS Kemensos dapat dilakukan dengan dua cara yaitu online dan offline atau secara langsung.
Pendaftaran online bisa melalui aplikasi yang diunduh di Play Store dengan nama 'Cek Bansos Kemensos' sementara offline bisa menghubungi perangkat desa atau RT/RW setempat dengan membawa kelengkapan seperti KTP dan KK.
Jika sudah melakukan pendaftaran dan sukses, maka kita bisa melihat jenis Bantuan Sosial atau Bansos jenis apa yang akan didapat, antara PKH atau BPNT. Untuk konfrmasi, bisa dilakukan dengan bantuan petugas kelurahan atau desa setempat.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bantuan sosial akan dilanjutkan saat berpidato dalam agenda Sidang Tahunan MPR 2022, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
Ia menekankan bahwa berbagai program itu akan dilanjutkan pemerintah dengan sinergi yang lebih baik.
Baca Juga: Tren Belanja Online Meningkat, Waspada Kena Tipu Online Shop
"Berbagai macam bantuan sosial (bansos) akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik. Program pelatihan, dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan," ucap Presiden Jokowi.
Sebagai gambaran, beberapa bansos dari pemerintah kepada masyarakat pada tahun anggaran 2022:
- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Kartu sembako untuk 18,8 juta
- Kartu prakerja sekitar 2,9 juta peserta
- Bantuan langsung tunai (BLT) Desa
- Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung
Selain itu, Jokowi menyampaikan program pelatihan, dan bantuan untuk para pekerja akan terus menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Demikian penjelasan tentang cara cek data DTKS online. Semoga bermanfaat.
Kontributor : Rima Suliastini
Berita Terkait
-
Tren Belanja Online Meningkat, Waspada Kena Tipu Online Shop
-
Daftar Nama Polisi yang Diduga Terlibat Konsorsium 303, Berpotensi Bertambah?
-
Ini Cara Daftar KJMU Tahap Dua, Wajib Terdaftar DTKS Dulu!
-
Cara Cek Pajak Motor Online di Jawa Tengah
-
Pendaftaran DTKS Tahap II Jakarta Dibuka Sampai 28 Mei, Bisa Daftar Online atau ke Kelurahan
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!