Suara.com - Analis politik Fernando Emas mengatakan penjabat pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan harus yang memiliki kapasitas dan mampu menjaga stabilitas Jakarta.
"Karena kompleksitas permasalahan di DKI tinggi, sebagai barometer politik, sosial, masyarakat yang multikultur, dan dinamika persoalan lainnya," kata dia, hari ini.
Sosok yang memiliki kapasitas, menurut dia, tentunya bisa menangani dan mengatasi tantangan yang dihadapi DKI Jakarta yang begitu kompleks.
Kemudian, figur penjabat gubernur harus mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan agar tetap berjalan baik.
"Menempatkan seorang penjabat gubernur DKI harus hati-hati dan tepat. Penjabat gubernur harus memiliki pengalaman matang dalam mengelola birokrasi, paham permasalahan, dan tentunya yang paling penting adalah orang netral,” katanya.
Figur penjabat pengganti Anies Baswedan menjadi perbincangan hangat saat ini. Masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022
Fernando menyebutkan salah satu nama yang dinilai layak mengemban amanah sebagai penjabat gubernur adalah Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Dengan jabatan tersebut, kata dia, Bahtiar dinilai mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta. Termasuk, kata dia, dalam membangun komunikasi, baik dengan jajaran internal DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.
Selain itu, menurut dia, sebagai seorang ASN Bahtiar dinilai dapat memegang teguh sikap netral sehingga sosoknya dapat diterima semua pihak.
"Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar. Itu kan pandangan saya sebagai pengamat, tapi itu juga kembali kepada keputusan presiden yang sebelumnya melalui proses profiling dan TPA dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI pada Rabu 31 Agustus 2022 menyebutkan belum menerima masukan nama-nama kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Mendagri memastikan bahwa penjabat Gubernur DKI Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. [Antara]
Berita Terkait
-
Mengintip Museum Papua yang Dikunjungi Anies Baswedan di Jerman, Punya Ratusan Artefak
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
Auto Salfok, Ucapan Selamat Anies ke Ultah Prabowo Bikin Netizen Geleng-geleng: Sentilan Berkelas!
-
Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74, Anies Baswedan: Semoga Allah Berikan Petunjuk...
-
Boro-boro Berambisi Jabat Gubernur Lagi, Pramono Malah Ngaku Mau Pensiun, Kenapa?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang