Subsidi BBM Dicabut Akan Picu Kenaikan Jumlah Orang Miskin, Jokowi Akan Mengulang Era SBY?

Suara.com - Masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan perekonomian menengah ke bawah, terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM sejak Sabtu 3 September akhir pekan lalu.

Sebab, kenaikan harga berbagai jenis bahan bakar minyak tersebut terbilang besar dan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Pemerintah awalnya batal mengumumkan kenaikan harga BBM dua hari sebelumnya, Kamis 1 September.

Warga yang sudah banyak mengantre di SPBU merasa terkena prank. Tapi dua hari kemudian, rencana itu benar-benar dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Sabtu 3 September pukul 14.30 WIB, Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini menggelar konferensi pers dari Istana Negara tentang kenaikan harga BBM.

Jumat 26 Agustus, Menkeu Sri Mulyani sudah menggelorakan wacana untuk mencabut subsidi BBM. Ia mengklaim, mayoritas subsidi BBM tersebut ternyata dinikmati oleh orang kaya.

"Dari subsidi Pertalite Rp 93,5 triliun ini, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu, bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, 80 persen dari total subsidi Pertalite Rp 93,5 triliun itu adalah setara Rp 60 triliun.

Baca Juga: Pemkab Boyolali Klaim Kenaikan Harga BBM Belum Berdampak ke Sembako, Harga Telur Malah Turun

Artinya, anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruhnya dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumsi pemilik motor.

Sedangkan untuk konsumsi Solar, penikmat subsidi ini lebih gila lagi. Hampir 95 persen dinikmati orang kaya, sementara sisanya 5 persen baru orang miskin.

"Untuk masyarakat tidak mampu hanya mencapai 5 persen. Sementara 95 persen dinikmati oleh orang-orang mampu dari nilai subsidi mencapai Rp149 triliun," katanya.

Namun, tetap saja yang menjerit-jerit kesusahan setelah harga BBM dinaikkan adalah masyarakat kecil.

Misalnya, sopir-sopir angkot di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang terpaksa menaikkan ongkos dari Rp 3 ribu menjadi Rp 4 ribu.

Gunawan Firdaus (34) supir angkot lintas 03 mengatakan, kenaikan tarif angkutan tersebut sudah mulai diberlakukan pada Minggu (5/9/2022), setelah pemerintah menaikan harga BBM.