Deolipa Yumara Balas Laporkan Aliansi Advokat Anti Hoax Atas Tuduhan Buat Keonaran dan Pencemaran Nama Baik

Suara.com - Mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara balas melaporkan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin ke kepolisian. Ia melaporkan Zakriduin atas kasus dugaan membuat keonaran dan pencemaran nama baik lewat UU ITE.

Laporan ini dilayangkan setelah sebelumnya Deolipa dilaporkan terlebih dahulu oleh Zakirudin. Sebelumnya, Zakirudin melaporkannya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE)," kata Deolipa Yumara di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Menurutnya, pasal yang dilaporkan Zakirudin terhadapnya justru bisa menjadi boomerang dan dijadikannya untuk melaporkan balik Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax tersebut.

Pasalnya, Deolipa merasa keberatan telah dituduh menyebarkan berita hoaks terkait dengan LGBT. Ia juga tidak terima mendapatkan tuduhan lain dari pernyataan yang pernah diungkapnya mengenai kasus pembunuhan Brigadir J.

Deolipa menilai jika pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya itu bukan hoaks, melainkan bentuk analisis dan dugaan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Dalam kesempatan ini, Deolipa turut menyebut dirinya bersama pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak telah dilaporkan aliansi tersebut. Laporan itu dirasa telah membuat nama baiknya tercemar.

Karena itu, kedepannyaa Deolipa akan terus mengusut tuntas kasus pencemaran nama baik ini. Ia juga menyatakan tidak mau bertemu Zakirudin sampai perkara selesai, bahkan jika perlu sampai tahun depan.

"Enggak mau saya temuin, lihat aja tunggu perkara selesai. Biar aja bergulir. Tahun depan baru saya ketemu dia baik-baik," ucapnya.

Baca Juga: Respons Santai Komnas HAM Tanggapi Gugatan Deolipa Usai Sebut Putri Candrawathi Benar Dilecehkan Brigadir J

Sebagai informasi, laporan Deolipa terdaftar dengan nomor LP/2111/IX/2022/RJS pada tanggal 5 September 2022.

Menurut Deolipa, Zakirudin telah melanggar Pasal 27 juncto 45 ayat (3) UU 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 315 KUHP dan Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. [ANTARA]