Baru-baru ini, ramai menjadi perbincangan seorang anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon yang mencurigai gerak-gerik dari dua jenderal di tubuh TNI. Dua jenderal tersebut adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Diketahui, Effendi memperhatikan sikap kedua jenderal tersebut yang selalu tidak berada di satu agenda yang sama.
Hal tersebut diungkapkan oleh Effendi pada saat Andika berada di rapat kerja yang dilaksanakan pada hari kemarin, Senin, 06 September 2022. Pada saat yang bersamaan, Dudung tidak hadir dengan alasan mengecek persiapan prajurit.
Menurut Effendi, hal ini sudah menjadi rahasia umum, dalam setiap agenda di mana ada Panglima, di situ tidak ada KSAD.
"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD," kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).
Lebih lanjut, Effendi kemudian bercerita untuk memberikan contoh mengenai hal tersebut.
"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan," kata Effendi.
"Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya enggak tahu. Silakan nanti dijawab," sambungnya.
Lantas, siapakah Effendi Simbolon yang menyebut hubungan antara kedua jenderal TNI tersebut tidak harmonis tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Baca Juga: Berangkat dari Dudung vs Andika, Pengamat Sebut Lingkungan TNI Harmonis Hanya di Era Soeharto
Diketahui, Effendi Simbolon merupakan seorang anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P. Effendi sudah menduduki status menjadi seorang DPR sejak tahun 2004 silam. Saat ini, Effendi akan menjadi anggota DPR hingga tahun 2024 mendatang.
Anggota DPR RI tersebut memiliki nama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon. Ia merupakan pria kelahiran tahun 1964 tepatnya pada tanggal 1 September di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Effendi pernah menjadi Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari).
Effendi pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Sumber Daya dan Dana di tahun 2012-2017.
Ia juga pernah dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P periode tahun 2010-2015.
Tag
Berita Terkait
-
Berangkat dari Dudung vs Andika, Pengamat Sebut Lingkungan TNI Harmonis Hanya di Era Soeharto
-
Bikin Bingung? Anak Kasad Tak Lulus Akmil karena Umur dan Tinggi Badan, tapi Kata Panglima Lulus
-
DPR Minta Isu Tak Harmonis Hubungan Panglima Andika-KSAD Dudung Tak Diperpanjang
-
Isu Retak Hubungan Panglima-KSAD Diminta Tidak Diperpanjang
-
Beda Rekam Jejak Andika Perkasa vs Dudung Abdurachman, Dua Jenderal Bintang 4 yang Diisukan Tak Harmonis
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu