Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berpendapat, KPK mengalami tingkat kepercayaan yang rendah dalam hal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lantaran pimpinannya bermasalah. Terlebih dalam kepemimpinan Firli Bahuri.
"Karena memang secara figur saja pimpinan KPK itu bermasalah, ada berbagai kasus yang bisa dikatakan cukup besar, belum lagi KPK dilemahkan secara ketentuan UU sehingga bisa dikatakan tidak memiliki taji untuk sungguh-sungguh melakukan upaya penindakan korupsi," kata Feri dalam diskusi bertajuk "Naik Turun Lembaga Penegak Hukum Jelang 2024", Selasa (6/9/2022) malam.
Di sisi lain, Feri berpendapat bahwa penegak hukum lain sedang digerakkan agar terlihat baik. Padahal, apa yang dikerjaan saat ini dapat dikatakan tidak berkembang secara signifikan.
Terhadap lembaga Kepolisian atau Polri misalnya. Publik hari ini kembali bisa mengigat ada setumpuk masalah di tubuh Polri usai mencuatnya kasus Ferdy Sambo.
"Persepsi publik ini perlu digali dengan penelitian yang di dalam maupun apa penyebabnya, yang terjadi apa? Yang terjadi setelah berubah atau hanya gimmick semata, sehingga ini yg terlihat puncak gunung es bukan perbaikan," beber dia.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di urutan pertama.
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian berada di urutan bawah dalam hal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"Tingkat kepercayaan untuk sementara yang paling tinggi Kejaksaan, diikuti Pengadilan, lalu KPK, untuk sementara Polri paling bawah," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis "Survei Nasional Penilaian Publik Atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum", Rabu (31/8/2022).
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO