Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyinggung Komisi I DPR dengan menyebut rapat di alat kelengkapam dewan (AKD) tersebut suka menanyakan hal tidak jelas. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi merespons Dudung.
Bobby menilai Dudung memang kerap membuat polemik. Hal itu, menurut Bobby lantaran komunikasi publik Dudung yang tidak bijak. Bahkan Bobby menyoroti komunikasi publik itu dilakukan sebelum Dudung naik pangkat menjadi jenderal dengan jabatan KSAD saat ini.
"Ya, Pak Dudung kadang-kadang sering bikin heboh karena pilihan kata-katanya dalam komunikasi publik kurang bijak. Mulai dari Pangdam Jaya, sering memberikan rilis publik yang memancing polemik," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Adapun pernyataan Dudung menyinggung Komisi I itu ia sampaikan saat mengklarifikasi isu disharmoni hubungan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terapi Dudung kemudian merembet berkomentar soal rapat yang dilaksanakan Komisi I, sebagai mitra TNI.
"Mungkin maksud dan niatnya baik untuk menunjukan tidak ada disharmoni dengan Panglima, tapi tidak perlu di komentari Komisi I-nya. DPR Komisi I itu orangnya banyak, alat kelengkapan dewan, banyak yang mendukung TNI AD pun beliau," kata Bobby.
Bobby menyarankan Dudung untuk tidak banyak berkomentar. Terlebih dengan pola komunikasi yang sama. Ujungnya, dikhawatirkan pernyataan Dudung hanya kembali menuai polemik.
"Enggak usah banyak-banyak komentar yang sering dikutip nanti malah bikin polemik yang berkepanjangan," kata Bobby.
KSAD Dudung sebelumnya, menyinggung rapat kerja Komisi I DPR RI yang kerap membahas isi di luar tema yang direncanakan. Itu disampaikan Dudung usai ditanyakan terkait isu keretakan hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencuat dalam rapat.
"Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang enggak jelas saja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Setelah itu, Dudung menegaskan tidak ada masalah di dalam hubungannya dengan Andika. Adapun ia absen pada rapat kerja Komisi I pada Senin (5/9/2022) itu dikarenakan diperintahkan Andika untuk mengecek persiapan Batalyon Infanteri 143/TWEJ di Lampung. Mereka akan menjalani tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara.
Dudung menyebut kalau pengecekan itu sempat tertunda beberapa kali sampai akhirnya ia diperintahkan untuk memastikan kesiapan dari para prajurit.
"Kaya kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Disebut Bertanggung Jawab soal Data SIM Card Bocor, Menkominfo Tak Merasa: Serangan Siber Domain BSSN
-
Tercium Adanya Disharmoni antara Panglima TNI Andika dan Jenderal Dudung, Pengamat Militer: Pak KSAD Terkesan Arogan
-
Sering Absen Rapat Anggaran, Komisi I DPR Sentil Prabowo dan KSAD Dudung: Agak Repot Juga Kalau Pada Enggak Hadir
-
Disangka Tak Akur dengan Panglima TNI, KSAD Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh