Megawati Tegaskan Indonesia Tidak Memakai Sistem Koalisi: Kalau Bilang Kerja Sama Parpol Boleh

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri kembali bicara soal kerancuan istilah kata koalisi partai politik yang dipakai untuk menjalin kerja sama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, di Indonesia tak semestinya memakai istilah koalisi.

Ia mengaku, sudah berkali-kali menjelaskan, bahwa di Indonesia, sistem politik yang dipakai tak mungkin membuat adanya koalisi partai politik.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerja sama boleh,” kata Megawati kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan pada Jumat (16/9/2022).

Megawati menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer, dimana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

"Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," ungkapnya.

Sementara itu, kata Megawati, jika ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya, itu sah saja dilakukan sebagai mekanisme internal partai politik.

Namun jika koalisi, menurutnya, harus benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah diantara partai politik yang berkoalisi.

"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda)," tuturnya.

Adapun menurutnya, kerja sama hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia lantas memberikan contoh dimana awak media melempar pertanyaan soal kemungkinan PDIP bekerjasama dengan Gerindra pasca Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Megawati Prihatin Masih Ada Pihak yang Tidak Berusaha Memahami Kondisi Terkait Kenaikan Harga BBM

"Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya, ini dapat dirubah atau tidak, yang kerjasama, bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah," tuturnya.

"(Kalau koalisi) Jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan tak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan (saat itu) dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi. (Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet," sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden Kelima RI itu berharap media masaa bisa membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut.

"Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.