Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda kecurangan di Pemilu 2022.
Hasto menganggap semua tuduhan SBY itu merupakan tuduhan tanpa fakta. Termasuk soal seolah-olah Pilpres 2024 akan diatur dan ada skenario seakan oposisi saat ini tidak bisa mencalonkan capres atau cawapres sendiri.
"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tutur Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).
Menurut Hasto seharusnya SBY dapat mengedepankan sifat dan sikap kenegarawanan saat mengetahui semua informasi yang kini ia tuduhkan.
"Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," kata Hasto.
Hasto sekaligus merespon tudingan SBY yang menyebutkan Pilpres 2024 akan diatur untuk diikuti dua pasangan calon. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon.
"Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujar Hasto.
Hasto menekankan soal pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Di mana saat ini undang-undang mengatur adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT), sebesar 25 persen raihan suara di pemilu atau 20 persen kursi parlemen.
"Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," kata Hasto.
Baca Juga: Jumpai SBY, Ramlan Bilang Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Bukittinggi
Kata SBY
Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
Berita Terkait
-
Trending Twitter, Publik Malah Sebut SBY Bapak Hoax dan Sentil Proyek Mangkrak: Turun Gunung kok Keseringan?
-
SBY Beberkan Ada Skenario Capres-Cawapres Diikuti oleh Dua Pasangan
-
Jumpai SBY, Ramlan Bilang Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Bukittinggi
-
Ngeri Jika Tiga Partai Ini Dukung AHY: PDI Perjuangan Bisa Keok Pemilu 2024
-
Cium Kecurangan Pilpres 2024, SBY: Diatur Hanya Dua Pasangan yang Dikehendaki Mereka
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang