Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda kecurangan di Pemilu 2022.
Hasto menganggap semua tuduhan SBY itu merupakan tuduhan tanpa fakta. Termasuk soal seolah-olah Pilpres 2024 akan diatur dan ada skenario seakan oposisi saat ini tidak bisa mencalonkan capres atau cawapres sendiri.
"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tutur Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).
Menurut Hasto seharusnya SBY dapat mengedepankan sifat dan sikap kenegarawanan saat mengetahui semua informasi yang kini ia tuduhkan.
"Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," kata Hasto.
Hasto sekaligus merespon tudingan SBY yang menyebutkan Pilpres 2024 akan diatur untuk diikuti dua pasangan calon. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon.
"Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujar Hasto.
Hasto menekankan soal pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Di mana saat ini undang-undang mengatur adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT), sebesar 25 persen raihan suara di pemilu atau 20 persen kursi parlemen.
"Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," kata Hasto.
Baca Juga: Jumpai SBY, Ramlan Bilang Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Bukittinggi
Kata SBY
Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
Berita Terkait
-
Trending Twitter, Publik Malah Sebut SBY Bapak Hoax dan Sentil Proyek Mangkrak: Turun Gunung kok Keseringan?
-
SBY Beberkan Ada Skenario Capres-Cawapres Diikuti oleh Dua Pasangan
-
Jumpai SBY, Ramlan Bilang Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Bukittinggi
-
Ngeri Jika Tiga Partai Ini Dukung AHY: PDI Perjuangan Bisa Keok Pemilu 2024
-
Cium Kecurangan Pilpres 2024, SBY: Diatur Hanya Dua Pasangan yang Dikehendaki Mereka
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai