Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkapkan dirinya telah menginisiasi terbentuknya sebuah tim yang diberi nama Dewan Kolonel.
Tim tersebut diisi oleh para loyalis Puan Maharani yang bertugas untuk menaikkan citra dan elektabilitas Ketua DPR RI tersebut agar bisa meraih kursi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Johan Budi menyebut, loyalis Puan Maharani yang bergabung dalam Dewan Kolonel tersebut terdiri dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, mulai dari Komisi I hingga Komisi XI.
Meski begitu, lanjut Johan Budi, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan, dan Puan Maharani sendiri telah menyetujui pembentukkan Dewan Kolonel tersebut.
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Lantas siapakah sosok Johan Budi yang jadi inisiator terbentuknya Dewan Kolonel? Berikut ulasannya.
Saat ini Johan Budi adalah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat periode 2019-2024.
Ia lahir di Mojokerto pada 29 Januari 1966. Johan Budi pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) jurusan Teknik Gas pada 1992.
Baca Juga: Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai peneliti di Lemigas selama dua tahun pada 1993-1995. Namun setelah itu, ia ‘pindah jalur’ menjadi jurnalis pada 1995.
Ketika itu ia bergabung dengan sejumlah media, di antaranya Majalah Forum Keadilan dan Harian Media Indonesia hingga 1999.
Ia kemudian melanjutkan karier jurnalistiknya di Majalah Tempo sebagai wartawan hingga 2005.
Bergabung dengan KPK
Nama Johan Budi terdengar sangat identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ia memang pernah menjabat sejumlah posisi strategis di lembaga antirasuah tersebut.
Di antaranya adalah Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada periode 2006 hingga 2014.
Berita Terkait
-
Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI P, Pengamat: Megawati Tidak Mau Kecolongan untuk Kedua Kali
-
Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
-
Dengar Kabar Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Megawati Soekarnoputri Terkejut
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang