Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkapkan dirinya telah menginisiasi terbentuknya sebuah tim yang diberi nama Dewan Kolonel.
Tim tersebut diisi oleh para loyalis Puan Maharani yang bertugas untuk menaikkan citra dan elektabilitas Ketua DPR RI tersebut agar bisa meraih kursi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Johan Budi menyebut, loyalis Puan Maharani yang bergabung dalam Dewan Kolonel tersebut terdiri dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, mulai dari Komisi I hingga Komisi XI.
Meski begitu, lanjut Johan Budi, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan, dan Puan Maharani sendiri telah menyetujui pembentukkan Dewan Kolonel tersebut.
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Lantas siapakah sosok Johan Budi yang jadi inisiator terbentuknya Dewan Kolonel? Berikut ulasannya.
Saat ini Johan Budi adalah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat periode 2019-2024.
Ia lahir di Mojokerto pada 29 Januari 1966. Johan Budi pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) jurusan Teknik Gas pada 1992.
Baca Juga: Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai peneliti di Lemigas selama dua tahun pada 1993-1995. Namun setelah itu, ia ‘pindah jalur’ menjadi jurnalis pada 1995.
Ketika itu ia bergabung dengan sejumlah media, di antaranya Majalah Forum Keadilan dan Harian Media Indonesia hingga 1999.
Ia kemudian melanjutkan karier jurnalistiknya di Majalah Tempo sebagai wartawan hingga 2005.
Bergabung dengan KPK
Nama Johan Budi terdengar sangat identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ia memang pernah menjabat sejumlah posisi strategis di lembaga antirasuah tersebut.
Di antaranya adalah Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada periode 2006 hingga 2014.
Berita Terkait
-
Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI P, Pengamat: Megawati Tidak Mau Kecolongan untuk Kedua Kali
-
Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
-
Dengar Kabar Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Megawati Soekarnoputri Terkejut
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan