Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berpendapat bahwa dirinya tidak perlu menyampaikan permintaan maaf atas insiden pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso oleh Pamdal DPR RI.
Pendapat itu disampaikan Indra menjawab saran Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman. Sebelumnya di dalam rapat MKD, Habiburokhman menyarankan Indra meminta maaf.
"Bukan saya tidak mau meminta maaf tapi saya nggak tahu kronologisnya sampai dengan detik ini secara langsung dari komandannya," kata Indra di rapat MKD, Rabu (28/9/2022).
Indra mengaku bahwa dirinya justru mengetahui insiden pada Senin menjelang siang hari itu dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat pelaksanaan rapat pimpinan dan badan musyawarah di DPR.
Adapun informasi yang didapat Indra berbeda. Informasi pertama menyebutkan bahwa Sugeng telah balik badan atau pulang usai dilarang masuk Pamdal di gerbang depan gedung DPR RI. Sedangkan informasi dari komandan Pamdal kepada Indra mengatakan bahwa Sugeng sudah diterima untuk masuk, tetapi memilih pulang.
Diketahui atas insiden itu, MKD melalui Wakil Ketua Habiburokhman sudah melakukan teguran kepada pihak Pamdal.
Indra menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu, komandan Pamdal sudah meminta maaf. Karena itu Indra merasa persoalan telah usai dan ia tidak harus mengulang permintaan maaf Pamdal.
"Dan komandannya sudah direkam langsung oleh Pak Habiburokhman, direkam dan minta maaf ke tamu tersebut. Jadi buat saya dengan ucapan maaf itu saya pikir itu juga sudah selesai, nggak perlu saya ngerekam muka saya lagi minta maaf lagi gitu ya," tutur Indra.
Indra juga menegaskan bahwa ia enggan berpolemik di dalam insiden tersebut.
Apa Gengsinya Minta Maaf?
Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengkritik sikap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang tidak kunjung meminta maaf usai insiden pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso oleh Pamdal DPR RI.
Padahal dikatakan Wakil Ketua MKD Habiburokhman, pihaknya saja sudah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang diterima Sugeng. Mengingat niat Sugeng datang ke DPR ialah untuk memenuhi undangan MKD pada Senin kemarin.
"Kami MKD DPR sudah meminta maaf. Pak Sekjen tuh kita nggak dengar beliau minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bahkan saya mendengar katanya beliau menolak meminta maaf," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Seharusnya, menurut Habiburokhman, permintaan maaf itu perlu disampaikan, terlepas benar atau salah.
"Ini gimana sih sense of crisis-nya kita sebagai pelayan masyarakat. Mau lepas benar atau salah secara aturan tapi ya prinsip ada orang sudah kecewa, merasa tidak nyaman, orang yang mau membantu kerja-kerja DPR. Kita mau dalami lagi dengan Pak Sekjen," kata Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Digugat Cerai Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Dedi Mulyadi Dijuluki 'Duren Sawit' Oleh Emak-emak
-
DPR RI Usul Politisi Boleh Jabat Anggota Dewan Bank Indonesia
-
Harta Kekayaan Nadiem Makarim Capai Rp 1 Triliun Lebih, Tapi Punya Hutang Segini
-
Nadiem Makarim Beri Penjelasan, Ternyata Cuma Ini Kerjaan Tim Bayangan yang Personelnya Capai 400 Orang
-
Kritik Sekjen DPR Buntut yang Melarang Ketua IPW Masuk Gedung Parlemen, MKD: Apa Gengsinya Minta Maaf?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global