Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hangat menyambut terpilihnya sosok Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK. Johanis Tanak terpilih sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar.
Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut sambutan baik pada Johanis Tanak tersebut berdasarkan pada alasan. Alasan tersebut yaitu pengalaman yang dimiliki oleh Johanis Tanak di Korps Adhyaksa, memastikan lembaga antirasuah tersebut menjadi semakin kuat terlebih dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Tidak hanya dalam aspek penanganan perkara, tetapi juga perspektif dan analisisnya yang akan diperlukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, terpilihnya Johanis Tanak disebut-sebut mampu meningkatkan dan menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan Johanis Tanak memiliki pengalaman yang cukup di Kejaksaan Agung.
Diketahui, Johanis Tanak mempunyai latar belakang yang mentereng sebagai seorang jaksa. Johanis Tanak menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin di tahun 1983.
Setelah itu, Johanis Tanak berhasil menyabet gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2019 di Universitas Airlangga.
Dalam perjalanan karirnya, Johanis Tanak memiliki pengalaman sebagai seorang jaksa. Tidak hanya itu, Johanis Tanak juga pernah dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di tahun 2014 silam.
Johanis Tanak kemudian menduduki posisi sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Ia juga pernah dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Baca Juga: Potret Johanis Tanak saat Ditanya Dewan Sebelum Dipilih Komisi III Sebagai Pimpinan KPK
Pada tahun 2019, Johanis Tanak sempat mengikuti seleksi capim KPK. Pada saat itu, ia tidak lolos karena tidak mendapatkan suara sama sekali dalam proses voting di DPR.
Dalam seleksi Capim KPK tersebut, Johanis Tanak sempat ditanya mengenai perkara korupsi yang membuatnya dilema.
Dalam kesempatan tersebut, perkara yang diungkap oleh Johanis Tanak yaitu mengenai penetapan tersangka mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayjen TNI (Purn) HB Paliudju yang melakukan tindak pidana korupsi di tahun 2014 lalu, pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Dalam kasus tersebut, penetapan tersangka terhadap HB Paliudju ini membuatnya dipanggil oleh Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh M Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem.
Tanak menjelaskan bahwa ia menyampaikan pada Jaksa Agung mengenai bagaimana publik menilai dan menyoroti Jaksa Agung yang diambil dari partai politik, dalam hal ini partai yang bersangkutan adalah Partai Nasdem.
Meskipun begitu, Tanak memastikan bahwa dirinya akan mengikuti perintah dari M Prasetyo mengingat dirinya adalah pimpinan tertinggi di kejaksaan, sedangkan posisi Tanak hanya sebagai pelaksana saja.
Berita Terkait
-
Berharap Johanis Tanak Perkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
KPK Sambut Positif Kehadiran Johanis Tanak sebagai Pimpinan
-
Potret Johanis Tanak saat Ditanya Dewan Sebelum Dipilih Komisi III Sebagai Pimpinan KPK
-
KPK Yakin Pemberantasan Korupsi Makin Kuat Setelah Johanis Tanak Terpilih Gantikan Lili Pintauli
-
Krama Bali I Nyoman Wara Kembali Terpental dari Calon Pimpinan KPK, Gagal Yakinkan DPR RI
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet