Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus terkait status Pandemi Covid-19.
Konsultasi tersebut dimaksud untuk membicarakan pengurangan pengetatan protokol kesehatan.
"Pak presiden meminta saya untuk berkonsultasi dengan Dirjen WHO, (Presiden bilang) kalau ada kebijakan-lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/10/2022).
Menurutnya, WHO yang bakal memutuskan kapan status Pandemi Covid-19 akan berakhir. Sebab, Pandemi Covid-19 terjadi secara global, sehingga nasibnya berada di tangan WHO.
"Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern. Itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia akan resmikan, dipublish resmi," ucapnya.
Jokowi Sebut Sebentar Lagi Mungkin Pandemi Berakhir
Presiden Jokowi mengatakan, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini Pandemi Covid-19 akan berakhir. Tetapi kata Jokowi ada tantangan lagi yang harus siap dihadapi negara-negara dunia.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Jakarta, Senin (3/10/2022).
"Pandemi memang mulai mereda, mungkin sebentar lagi akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Tetapi yang kita lihat ini dunia pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal tapi justru semakin tidak baik," kata Jokowi.
Baca Juga: Epidemiolog: Jangan Sampai Ada Anggapan Masker Penentu Akhir Pandemi
Orang nomor satu di Indonesia ini memang menyampaikan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini betul-betul pada posisi yang tidak baik.
"Ketidakpastiannya sangat tinggi, semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi sangat sulit," ungkapnya.
Menurut Jokowi saat ini dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi, hingga krisis finansial yang berpotensi membuat ekonomi dunia mengalami resesi.
Untungnya kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kondisi ini belumlah terjadi di Indonesia, menurut dia ketahanan ekonomi Indonesia saat ini sangat cukup baik.
"Alhamdulilah negara kita Indonesia di kuartal II 2022 tadi sudah disampaikan Pak ketua Kadin masih bisa tumbuh 5,44 persen, saya masih meyakini di Kuartal II kita masih bisa tumbuh di atas angka tadi," ucapnya.
Akhir Pandemi Menurut WHO
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook