Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, meminta ruang politik tidak dikotori oleh sikap yang merusak integrasi nasional. Menurutnya, politik harus mencerdaskan bangsa.
Pernyataan Viva itu disampaikan menyusul ramainya sebutan "Nasdrun" usai Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
"Sebagaimana sikap Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN bahwa politik adalah jalan mulia untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencerdas kehidupan bangsa," kata Viva kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
"Jangan dikotori dengan sikap yang merusak integrasi nasional," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, PAN mengajak semua pihak untuk meramaikan politik dengan pertarungan ide hingga gagasan.
"PAN mengajak masyarakat untuk melukis wajah politik melalui pertarungan ide, gagasan, dan pemikiran tentang memajukan peradaban Indonesia ke depan," tuturnya.
Ia menegaskan, perhelatan Pemilihan Presiden atau Pilpres harus jadi ajang yang menggembirakan. Bukan justru malah jadi sebaliknya.
"Menjadikan pilpres sebagai pertandingan persahabatan, yang menyenangkan, menggembirakan, dan mencerdaskan," pungkasnya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Calon Presiden yang Sudah Bermunculan Sebagian Besar Minim Ide
Ramai Sebutan Nasdrun di Medsos
Sebelumnya, sebutan 'Nasdrun' ramai di media sosial setelah Anies Baswedan dideklarasikan Partai NasDem sebagai Calon Presiden 2024 mendatang. Sebutan itu muncul diduga dari kelompok yang tak suka terhadap Anies.
Terkait ini, Wakil Ketua DPD Demokrat Banten, Heri Handoko mengatakan, sebutan Nasdrun tersebut merusak atmosfer demokrasi dan dapat memecah-belah masyarakat yang pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya.
"Saya kira sebutan Nasdrun merupakan hal yang kurang baik dalam atmosfer demokrasi hari ini. Penggunaan kalimat atau kata negatif telah membuat masyarakat terbelah. Terbukti pada perhelatan pilpres 2014 dan 2019," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022).
Heri menuturkan, saat ini masyarakat sudah lelah dan jengah dengan pihak yang menggunakan politik sentimen primordial atau politisasi agama untuk mendulang suara.
Saat ini, kata Heri, Demokrat lebih memilih fokus untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat. Bukan lagi terus-terusan terjebak serangan pendengung atau buzzer.
Berita Terkait
-
Ogah Pusing Serangan Buzzer soal Nasdrun, NasDem Bakal Buktikan Anies Pilihan Tepat Capres 2024
-
Muncul Istilah Nasdrun Setelah Anies Jadi Bacapres, PAN: Polusi Politik Jadi Pengap dan Tidak Sehat
-
Sebutan Nasdrun Bisa Kotori Otak Masyarakat, PAN Bela Anies: Kami Menolak Gaya Politik Identitas Seperti Ini!
-
NasDem Ngotot Dukung Jokowi Walau Disindir Hasto 'Biru Terlepas', PDIP: Kenapa Gak Mundur Sekalian?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
350 Kios Hangus, Pemprov DKI Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Temuan Awal KPK: Dana Suap Proyek Dipakai Bupati Lampung Tengah untuk Lunasi Utang Kampanye