Suara.com - Hubungan antara Partai NasDem dengan PDIP tampak memanas usai Anies Baswedan resmi dideklarasikan sebagai bakal capres 2024. Kedua partai tersebut kini kerap terlibat saling sindir.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, tak seharusnya memang PDIP dalam hal ini Sekjennya Hasto Kristiyanto menyindir NasDem soal deklarasikan Anies sebagai bacapres.
Sebab, masing-masing partai independen dalam menentukan capres yang akan diusungnya.
"Wajar saja kalau Nasdem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan NasDem dalam koalisi mengusung Joko Widodo pada tahun 2019 dan NasDem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," kata Jamiludin kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Jamiludin menyebut, NasDem sendiri lewat ketua umumnya Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. Bahkan menurut Surya respon Jokowi cukup baik.
Kemudian, kata dia, NasDem sudah menyatakan tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Artinya, NasDem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.
"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru kebakaran jenggot terhadap NasDem. Padahal, posisi NasDem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak bereaksi apa-apa," ujarnya.
Untuk itu, menurut Jamiludin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap NasDem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.
Lebih lanjut, Jamiludin melihat memanasnya hubungan NasDem dengan PDIP kekinian karena ada percikan dari hubungan antara Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputeri. Namun, hal itu justru harusnya disikapi secara bijak.
"Karena itu, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing ketidakcocokan kedua ketua umum partai. Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu," tuturnya.
"Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi. Ia tak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya, termasuk partainya," sambungnya.
Saling Sindir PDIP-NasDem
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyesalkan pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyampaikan sindiran menohok kepada partainya.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Sapa Indonesia Malam yang tayang di kanal YouTube KOMPASTV pada Senin (10/10/22).
"Sebenarnya kalau kita merujuk, orang besar itu bicara tentang ide, orang biasa-biasa aja bicara tentang kejadian, orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain. Toh, ini ekspresi dari omongan yang bersangkutan. Itu yang kemudian sangat disesalkan itu keluar," kata Willy seperti dikutip Suara.com pada Selasa (11/10/22).
Dalam pernyataannya, Willy lantas mengaitkan sindiran yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pendeklarasian Prabowo Subianto menjadi capres yang diusung Partai Gerindra.
Ia mempertanyakan mengapa Hasto tak menyinggung Partai Gerindra.
"Kita lihat yang mendeklarasikan capres bukan hanya NasDem, tetapi Gerindra juga telah mendeklarasikan Pak Prabowo. Apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan terhadap Pak Prabowo? Kan tidak terjadi," lanjut Willy.
Dalam dialog tersebut, host lantas bertanya apakah NasDem menyesalkan pernyataan dari Sekjen PDIP.
"Ya, pastilah ya. Karena apa? Kita tentu harus membangun suasana politik yang suka ria, suka cita. Berbeda itu sebuah keniscayaan dan partai dibuat untuk saling berkompetisi satu dan lainnya," jawab Willy.
"Dan kemudian bagaimana kondisi subjektif masing-masing partai itu berbeda-beda. Ada yang memiliki boarding pass, ada yang memiliki tiket saja belum ada," imbuh Willy.
Sebelumnya, bahwa di sela-sela HUT TNI Tahun 2022, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan sindiran menohok yang diduga ditujukan untuk Partai NasDem.
Berita Terkait
-
Heboh Sebutan Nasdrun Setelah Nasdem Deklarasikan Anies Capres, PPP: Pilpres Belum Mulai Sudah Terkotak-kotak
-
Pengamat: Aneh kalau Sekjen PDIP Hasto Kebakaran Jenggot terhadap Nasdem
-
PDIP Diyakini Usung Puan Maharani Capres 2024 Meski Elektabilitas Anjlok, Pengamat: Tak Mungkin Ganjar Pranowo!
-
Ada Istilah Nasdrun Setelah Anies Jadi Bacapres, PAN: Itu Framing Media yang Destruktif dan Menjadi Racun
-
AHY: Demokrat Belum Lakukan Komitmen Soal Koalisi Partai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Petaka Santap MBG, Ratusan Siswa 2 Daerah Muntah Massal, Ikan Cakalang dan Ayam Woku Jadi Biang?