Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa anggota partainya kekinian dilarang berbicara soal tokoh terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo yang banyak diusulkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres cawapres karena itu nanti akan diputuskan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (13/10/2022).
Menurutnya, skala prioritas partai berlambang banteng moncong putih tersebut, saat ini mengatasi persoalan ekonomi rakyat, membangun masa depan dengan menyiapkan visi-misi capres dan cawapres.
"Tiada hari tanpa pergerakan ke bawah membangun optimisme rakyat. Itu yang dilakukan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, PDIP akan mencari pemimpin yang bertanggungjawab selama turun ke bawah.
"Yang penting kami mempersiapkan bergerak bersama rakyat. Akan dicari pemimpin yg betul-betul itu mampu memikul tanggung jawab yang tidak ringan bagi bangsa dan negara kita," katanya.
Sebelumnya, ia menegaskan, elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang.
Pernyataan Hasto tersebut menyusul elektabilitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang kekinian terpotret dari sejumlah lembaga survei lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani.
"Kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itulah yang dilakukan PDIP karena itulah elektoral itu bukan pertimbangan utama," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Hasto lantas mencontohkan, ketika elektoral sejumlah kader PDIP yang bertarung di Pilkada namun bisa menang.
"Ketika pak Jokowi, Ganjar jadi cagub bukan faktor elektoral, elektabilitas boleh dilihat. Pak Jokowi masih jauh di bawah pak Foke. Pak Ganjar masih jauh dibawah pak Sigit Waluyo, tetapi karena kerja kolektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, bagi PDIP, kata Hasto, pertimbangan untuk menentukan calon pemimpin yakni yang bisa mendahulukan kepentingan bangsa.
"Pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dan itulah bu Mega telah membuktikan dengan banyaknya lahir pemimpin dari PDIP," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Skenario Perang Nuklir Israel-Iran, Pakar: Opsi Terakhir yang Risikonya Terlalu Besar
-
Kronologis Mobil Berisi Bom Tabrak Sinagoge Michigan: 140 Anak Nyaris Jadi Korban, 30 Orang Dirawat
-
AS Diteror Mantan Tentaranya Sendiri: Tembaki Kampus, 4 Orang Jadi Korban
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
Mudik Aman dan Nyaman, BPJS Kesehatan Sediakan Layanan Gratis Bagi Pemudik
-
Siti Maimunah: Perlawanan Perempuan di Lingkar Tambang Adalah Politik Penyelamatan Ruang Hidup
-
Jusuf Kalla Ingatkan Dampak Perang Iran-Israel, Subsidi Energi dan Rupiah Terancam
-
Singgung KUHAP Lama, Kejagung Buka Peluang Kasasi atas Vonis Bebas Delpedro Cs
-
Selama Ramadan, Satpol PP DKI Temukan 27 Tempat Hiburan Malam Langgar Jam Operasional
-
Komnas HAM: Teror Air Keras ke Andrie Yunus Serangan terhadap HAM