Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa anggota partainya kekinian dilarang berbicara soal tokoh terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo yang banyak diusulkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres cawapres karena itu nanti akan diputuskan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (13/10/2022).
Menurutnya, skala prioritas partai berlambang banteng moncong putih tersebut, saat ini mengatasi persoalan ekonomi rakyat, membangun masa depan dengan menyiapkan visi-misi capres dan cawapres.
"Tiada hari tanpa pergerakan ke bawah membangun optimisme rakyat. Itu yang dilakukan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, PDIP akan mencari pemimpin yang bertanggungjawab selama turun ke bawah.
"Yang penting kami mempersiapkan bergerak bersama rakyat. Akan dicari pemimpin yg betul-betul itu mampu memikul tanggung jawab yang tidak ringan bagi bangsa dan negara kita," katanya.
Sebelumnya, ia menegaskan, elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang.
Pernyataan Hasto tersebut menyusul elektabilitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang kekinian terpotret dari sejumlah lembaga survei lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani.
"Kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itulah yang dilakukan PDIP karena itulah elektoral itu bukan pertimbangan utama," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Hasto lantas mencontohkan, ketika elektoral sejumlah kader PDIP yang bertarung di Pilkada namun bisa menang.
"Ketika pak Jokowi, Ganjar jadi cagub bukan faktor elektoral, elektabilitas boleh dilihat. Pak Jokowi masih jauh di bawah pak Foke. Pak Ganjar masih jauh dibawah pak Sigit Waluyo, tetapi karena kerja kolektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, bagi PDIP, kata Hasto, pertimbangan untuk menentukan calon pemimpin yakni yang bisa mendahulukan kepentingan bangsa.
"Pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dan itulah bu Mega telah membuktikan dengan banyaknya lahir pemimpin dari PDIP," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Panglima TNI Minta Maaf atas Insiden Truk TNI Himpit Dua Polisi Hingga Tewas
-
Plot Twist Kasus Suami Lawan Jambret Jadi Tersangka: Sepakat Damai, Bentuknya Masih Abu-abu
-
Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Terus Menunjukkan Progres Positif
-
Disetujui Jadi Hakim MK, Adies Kadir Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Komisi III
-
Tito Pastikan Proses Belajar Mengajar di Tiga Provinsi Pascabencana Pulih 100 Persen
-
Periksa Enam Orang Saksi, Polisi Pastikan Reza Arap Ada di TKP saat Kematian Lula Lahfah
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
-
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini 8 Poin Kesimpulan Raker Bersama Kapolri
-
Irjen Umar Fana: Lewat KUHP Baru, Polri Tak Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana
-
Praswad Nugraha: Tak Boleh Ada Wilayah Kebal di Pemeriksaan Kasus Kuota Haji