Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai sorotan setelah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Kepergian Ganjar ke luar wilayah pemerintahannya yang berada di Jawa Tengah pun mendapatkan tanggapan dari PDIP.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ganjar sebagai kader harus meminta izin terlebih dahulu kepada partai jika ingin kunjungan ke luar daerah.
Namun, izin itu hanya disampaikan jika undangan untuk Ganjar maupun kader PDIP berasal dari partai mereka sendiri.
"Misalnya menerima undangan dari kepala daerah yang berasal dari PDIP," jelas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Namun jika Ganjar bepergian tidak mengatasnamakan kader PDIP, maka Gubernur Jawa Tengah itu tidak berkewajiban untuk izin dari partai.
Aturan serupa juga berlaku untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPP PDIP diizinkan ke luar kota untuk membangun komunikasi politik jika ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP mengatur seluruh kegiatan kadernya terkait hal-hal mendasar.
"Jadi, partai mengatur hal-hal yang mendasar," terang Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto turut membahas mengenai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pilihan PDIP. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam menentukan capres dan cawapres 2024 ada di tangan Megawati.
Baca Juga: Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
Hasto juga mengaku pernah bertanya langsung ke Megawati mengenai siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai berlogo banteng tersebut. Megawati sendiri tidak menyebut nama, melainkan hanya meminta kadernya sabar.
"Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab, 'Sabar, nanti tunggu tanggal mainnya'," beber Hasto.
Sebagai informasi, hingga saat ini sudah ada tiga partai yang mendeklarasikan capres untuk Pilpres 2024. Pertama adalah Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Kemudian Partai Gerindra mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto untuk menjadi capres 2024. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang.
Berita Terkait
-
Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
-
Balasan Menohok Hasto Usai Disebut Mirip Tokoh PKI DN Aidit: Kasihan Andi Arief, Sejak di PD Rasa Kemanusiaannya Hilang
-
Hasto Sebut PDIP Belum Kantongi Nama Capres 2024, Fokus Dukung Pemerintah Lakukan Pemulihan Ekonomi
-
Irjen Teddy Minahasa Terlibat Peredaran Narkoba, Arteria PDIP: Wajib Diberikan Pemberatan Pidana
-
Usul Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP, Ganjar Pranowo: Mau Dikasih Duit Kok Dipersulit, Tobat-tobat!
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis