Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai sorotan setelah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Kepergian Ganjar ke luar wilayah pemerintahannya yang berada di Jawa Tengah pun mendapatkan tanggapan dari PDIP.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ganjar sebagai kader harus meminta izin terlebih dahulu kepada partai jika ingin kunjungan ke luar daerah.
Namun, izin itu hanya disampaikan jika undangan untuk Ganjar maupun kader PDIP berasal dari partai mereka sendiri.
"Misalnya menerima undangan dari kepala daerah yang berasal dari PDIP," jelas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Namun jika Ganjar bepergian tidak mengatasnamakan kader PDIP, maka Gubernur Jawa Tengah itu tidak berkewajiban untuk izin dari partai.
Aturan serupa juga berlaku untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPP PDIP diizinkan ke luar kota untuk membangun komunikasi politik jika ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP mengatur seluruh kegiatan kadernya terkait hal-hal mendasar.
"Jadi, partai mengatur hal-hal yang mendasar," terang Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto turut membahas mengenai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pilihan PDIP. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam menentukan capres dan cawapres 2024 ada di tangan Megawati.
Baca Juga: Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
Hasto juga mengaku pernah bertanya langsung ke Megawati mengenai siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai berlogo banteng tersebut. Megawati sendiri tidak menyebut nama, melainkan hanya meminta kadernya sabar.
"Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab, 'Sabar, nanti tunggu tanggal mainnya'," beber Hasto.
Sebagai informasi, hingga saat ini sudah ada tiga partai yang mendeklarasikan capres untuk Pilpres 2024. Pertama adalah Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Kemudian Partai Gerindra mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto untuk menjadi capres 2024. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang.
Berita Terkait
-
Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
-
Balasan Menohok Hasto Usai Disebut Mirip Tokoh PKI DN Aidit: Kasihan Andi Arief, Sejak di PD Rasa Kemanusiaannya Hilang
-
Hasto Sebut PDIP Belum Kantongi Nama Capres 2024, Fokus Dukung Pemerintah Lakukan Pemulihan Ekonomi
-
Irjen Teddy Minahasa Terlibat Peredaran Narkoba, Arteria PDIP: Wajib Diberikan Pemberatan Pidana
-
Usul Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP, Ganjar Pranowo: Mau Dikasih Duit Kok Dipersulit, Tobat-tobat!
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti