Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai sorotan setelah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Kepergian Ganjar ke luar wilayah pemerintahannya yang berada di Jawa Tengah pun mendapatkan tanggapan dari PDIP.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ganjar sebagai kader harus meminta izin terlebih dahulu kepada partai jika ingin kunjungan ke luar daerah.
Namun, izin itu hanya disampaikan jika undangan untuk Ganjar maupun kader PDIP berasal dari partai mereka sendiri.
"Misalnya menerima undangan dari kepala daerah yang berasal dari PDIP," jelas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Namun jika Ganjar bepergian tidak mengatasnamakan kader PDIP, maka Gubernur Jawa Tengah itu tidak berkewajiban untuk izin dari partai.
Aturan serupa juga berlaku untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPP PDIP diizinkan ke luar kota untuk membangun komunikasi politik jika ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP mengatur seluruh kegiatan kadernya terkait hal-hal mendasar.
"Jadi, partai mengatur hal-hal yang mendasar," terang Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto turut membahas mengenai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pilihan PDIP. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam menentukan capres dan cawapres 2024 ada di tangan Megawati.
Baca Juga: Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
Hasto juga mengaku pernah bertanya langsung ke Megawati mengenai siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai berlogo banteng tersebut. Megawati sendiri tidak menyebut nama, melainkan hanya meminta kadernya sabar.
"Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab, 'Sabar, nanti tunggu tanggal mainnya'," beber Hasto.
Sebagai informasi, hingga saat ini sudah ada tiga partai yang mendeklarasikan capres untuk Pilpres 2024. Pertama adalah Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Kemudian Partai Gerindra mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto untuk menjadi capres 2024. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang.
Berita Terkait
-
Bukan AHY, Anies Bisa Menang Kalau Berpasangan dengan Sosok NU ini
-
Balasan Menohok Hasto Usai Disebut Mirip Tokoh PKI DN Aidit: Kasihan Andi Arief, Sejak di PD Rasa Kemanusiaannya Hilang
-
Hasto Sebut PDIP Belum Kantongi Nama Capres 2024, Fokus Dukung Pemerintah Lakukan Pemulihan Ekonomi
-
Irjen Teddy Minahasa Terlibat Peredaran Narkoba, Arteria PDIP: Wajib Diberikan Pemberatan Pidana
-
Usul Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP, Ganjar Pranowo: Mau Dikasih Duit Kok Dipersulit, Tobat-tobat!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO