Suara.com - Warganet menggeruduk Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dengan komentar-komentar tajam. Kata kunci "menpora" sendiri sampai menjadi trending topic pada Sabtu (15/10/2022) malam.
Hal tersebut terjadi setelah Menpora mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan desakan masyarakat yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan.
Diketahui, masyarakat meminta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau yang lebih akrab disapa Iwan Bule, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan.
Menpora menyebut bahwa pihak pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan urusan internal dari federasi masing-masing, di mana dalam hal ini PSSI.
Menpora Zainudin Amali juga menegaskan FIFA sebagai induk organisasi PSSI mempunyai aturan tersendiri. Oleh karenanya pemerintah berada dalam posisi yang tidak mungkin intervensi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpora setelah membuka acara doa bersama untuk para korban Tragedi Kanjuruhan di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat.
Pernyataan Menpora yang meminta pemerintah untuk tidak ikut campur perihal masalah PSSI, merupakan bentuk respons atas hasil laporan TGIPF terkait peristiwa di Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.
Dalam yang disampaikan oleh TGIPF terkait dengan Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.
TGIPF meminta agar PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moras atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Namun, Menpora menentang adanya permintaan tersebut dan menyebut bahwa hal demikian merupakan bentuk dari intervensi.
Baca Juga: 80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
Tidak hanya itu, Menpora juga menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menindaklanjuti hal-hal yang bukan bagian dari ranahnya.
Permintaan atau tanggapan Menpora yang menyebut bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan PSSI tersebut mendapat kecaman dari para warganet.
Banyak warganet yang tidak setuju dengan pendapat Menpora. Mereka menyebut bahwa jika berurusan dengan rakyat, maka pemerintah harus tetap turun tangan.
Perbincangan Menpora yang menyebut pemerintah tidak usah ikut campur tersebut ramai di media sosial terutama Twitter. Warganet menggeruduk pernyataan dari Menpora tersebut.
“Menurut saya sih, kalau sudah menyangkut nyawa rakyat pemerintah harus campur tangan. Nah kalau urusan tata kelola sepak bola bolehlah gak ikut campur. La wong ini ratusan nyawa rakyat melayang kok, ya harus campur tangan,” tulis seorang warganet.
“TGIPF dibentuk oleh siapa? Kenapa takut mundur? Toh sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Budaya malu para pejabat di Indonesia itu yang sekarang udah kagak ada. Contoh budaya Jepang. Jadi pejabat ya berani tanggung jawab, berani dikritik, berani dicaci,” komentar warganet.
Berita Terkait
-
80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
-
Kunjungi Ahli Waris di Pasuruan, Mensos Risma Prioritaskan Bansos untuk Anak Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Moral Jadi Alasan Iwan Bule dan Jajarannya Harus Mundur dari PSSI
-
Kadiv Humas Polri: Kami Akan Mengedepankan Steward daripada Gas Air Mata untuk Amankan Pertandingan
-
Sudah Terpojok, Ini 3 Alasan Ketum PSSI Harus Segera Mundur
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Guru Besar UGM Ingatkan Pemerintah Hati-hati soal Wacana Tarif Selat Malaka
-
Bulog Cetak Rekor Sepanjang Sejarah, Stok Beras Tembus 5 Juta Ton
-
Soroti Doxing dan Persekusi, Prof Ani: Rakyat Belum Bebas dari Rasa Takut
-
Menkeu Mau Pajaki Kapal Selat Malaka, TB Hasanuddin: Bisa Picu Konflik dan Boikot Internasional
-
Geger! 2 PRT di Benhil Nekat Terjun dari Lantai 4, Benarkah Karena Majikan Sadis?
-
GKR Hemas Raih KWP Award 2026: Budaya Bukan Cuma Warisan, Tapi Kekuatan Masa Depan
-
Kritik Penyangkalan Negara, Guru Besar UI Desak Pengakuan atas Tragedi Pemerkosaan Massal 1998
-
KPK Dinilai Lampaui Kewenangan Soal Batas Jabatan Ketum Parpol, DPR: Itu Ahistoris
-
Kanker Paru Bukan Lagi Penyakit Perokok: Menagih Hak Konstitusi Atas Terapi Inovatif
-
Burhanuddin Muhtadi Sebut Regenerasi Parpol Gridlock: Bukan Lagi Macet, Tapi Buntu Total